2019 BAPEMPERDA DPRD Banyuwangi Bahas 14 Raperda

  • Whatsapp

KABARRAKYAT.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi saat ini tengah menyusun program pembentukan peraturan daerah (propemperda), yang akan dibahas pada tahun anggaran 2019 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono.SH menyampaikan, direncanakan program pembentukan peraturan daerah yang akan dibahas tahun depan berjumlah 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Bacaan Lainnya

“ Berdasarkan aturan, Propemperda yang akan dibahas pada tahun anggaran berikutnya, sudah harus disiapkan dan disahkan sebelum RAPBD tahun 2019 disahkan, “ ucap Ruliono saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, Jum’at (05/10/2018).

Dari 14 Raperda tersebut, delapan raperda merupakan usulan dari eksekutif, antara lain tiga Raperda komulatif yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2018, Raperda Perubahan APBD Tahun 2019 dan RAPBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020.

Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengusulkan Perubahan Perda No. 7 tahun 2015 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan Raperda Perubahan Kedua Perda No. 11 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Dinas Pertanian mengusulkan Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Baca juga: Kapolres Ajak Wartawan Banyuwangi Jaga Kondusifitas

Dinas Cipta Karya Penataan Ruang mengajukan Raperda tentang Tata ruang Kawasan Strategis Bandara Banyuwangi, Bapenda mengusulkan Raperda Perubahan Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

“ Untuk Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Bandara Banyuwangi dan Revisi Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan belum kami setujui, Bapemperda menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak eksekutif, “ ungkap Ruliono.

Sedangkan untuk Raperda inisiatif DPRD antara lain, Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Raperda tentang Sempadan Sungai, Raperda Perubahan Perda No. 2 tahun 2015 tentang pemberian insentif dan penyelenggaraan penanaman modal, Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Raperda tentang Irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Dan Raperda tentang Penyelenggaraan Praktek Keperawatan.

“ Saat ini keperawatan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga harus ada payung hukum daerah yang mengatur, pungkas Ketua DPD Golkar Banyuwangi ini.

Reporter : Hariyadi

Editor : Coi/Choiri

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *