OJK Kaget, BTN Abaikan ‘Hak’ Debitur Perumahan Garuda Regency

22 views
banner 468x60)

ilustrasi

KABARRAKYAT, BANYUWANGI – Terkait pengaduan dalam hearing Komisi I DPRD Banyuwangi dengan warga Perumahan Garuda Regency, Giri mendapat perhatian serius dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Jember. Terlebih yang mengejutkan pihak OJK, ada ungkapan bernada desakan dari warga perumahan agar supaya PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember bertanggungjawab atas pindahnya sertifikat hak milik (SHM) pada pihak lain dengan mengabaikan hak warga sebagai debitur.

Berikut sikap dari OJK Perwakilan Jember usai hearing di DPRD Banyuwangi, Kamis (18/01/2018).

Dikatakan Handi Kepala Sub Bagian Pengawasan Perbankan dari OJK Perwakilan Jember, bahwa pihaknya baru mengetahui persoalan warga Perumahan Garuda Regency dengan BTN dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi.

“ Jujur saja, OJK baru tahu persoalan ini dalam hearing, terkait dengan pengaduan warga Perum Garuda Regency, pihaknya akan mempelajari dulu dokumentasinya,” ucap Handi pada KABARRAKYAT.ID di DPRD, Kamis (18/01/2018).

OJK berjanji akan mencermati dan mempelajari persoalan ketidakjelasan sertifikat jaminan KPR yang menimpa warga Perumahan Garuda Regency selaku debitur PT Bank Tabungan Negara cabang Jember.

Terkait pengaduan warga Perumahan Garuda Regency yang membeli rumah namun sertifikatnya dianggunkan ke Bank lain, OJK akan menindaklanjuti sesuai dengan Standard Operating Procedur (SOP) yang ada dilembaganya.

“ OJK akan segera minta klarifikasi secara langsung ke BTN ,” pungkas Handi.

Baca juga : Warga Perum Garuda Regency Desak BTN Jember Tanggungjawab Soal Sertifikat

Sayangnya, dalam hearing itu, pihak PT BTN tidak hadir. Hearing terbuka Komisi I itu, hanya dihadiri perwakilan Bank Indonesia Jember, OJK Perwakilan Jember, LKBH UNTAG selaku kuasa hukum warga Perumahan Garuda Regency dan warga.

Ketua LKBH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Saleh.SH selaku kuasa hukum warga Perumahan Garuda Regency mengatakan, sejak realisasi KPR BTN, warga Perumahan Garuda Regency selaku debitur telah melakukan kewajiban pembayaran angsuran. Namun ketika akan dilakukan pelunasan kredit perumahan Kantor BTN Cabang Jember menolak dengan alasan sertifikat tidak berada dibawah penguasaan BTN.

Sementara Ketua Komisi I, Vicky Septalinda dari Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan ketidakhadiran pihat BTN Cabang Jember. “Akan kita jadwalkan kembali hearing, sampai pihak BTN hadir,” ungkapnya.

Reporter : Hariyadi

Editor : Choiri

banner 468x60)

#garudaregency #OJK #perbankan #perumahan

Author: 
    author

    Related Post

    banner 468x60)

    Leave a reply