Saturday, October 24, 2020
Home BERITA Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Iuran BPJS, Puan Maharani: Cleansing Data Harus Dilakukan

Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Iuran BPJS, Puan Maharani: Cleansing Data Harus Dilakukan

- Advertisement -

KabarRakyat.ID – DPR RI mendesak pemerintah agar melakukan cleansing (pembersihan) data peserta BPJS sebelum menaikan iurannya. Keinginan itu disampaikan, Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang masih bersikukuh untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Meski DPR RI dan pemerintah sebelumnya sudah sepakat agar tidak menaikkan iuran BPJS pada 2 September 2019 sebelum pendataan peserta beres dilakukan. Meski demikian, pemerintah juga beragumen bahwa data peserta sudah dibereskan, sehingga pihaknya bisa mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan hal ini usai Rapat Gabungan (Ragab) dengan beberapa komisi, kementerian, dan Dikrektur BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

“Ada keinginan dari DPR untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) tidak dinaikkan iurannya. Saya minta kepada pemerintah untuk menerangkan dasar-dasarnya, kenapa dinaikkan per 1 Januari 2020,” ucap Puan.

Puan menjelaskan bahwa DPR RI sudah mengingatkan pemerintah tentang kesepakatan pada September 2019 silam agar tidak menaikkan iuran BPJS Kesejatan.

Menurutnya, ada data peserta sebanyak 27,44 juta jiwa yang harus dibenahi.

Pemerintah kemudian mengklaim sudah membenahi data 27,44 juta jiwa itu, yang disusul dengan kenaikan iuran.

“Artinya pemerintah sudah bisa menaikkan BPJS waluapun belum semua di-cleansing datanya. Hasil rapat gabungan ini tentu saja antara DPR dan pemerintah bisa menyatukan persepsi bahwa ada keinginan DPR untuk tidak menaikkan iuran,” tutur Puan.

Namun, data menyatakan terdapat sebanyak 19,9 juta jiwa yang merasa keberatan dengan kenaikan ini. Mereka bahkan belum tertampung di bagian iuran BPJS Kesehatan, karena tidak bisa membayar iruan.

Pemerintah mengusulkan agar 19,9 juta jiwa itu dimasukkan ke dalam data penerima bantuan iuran (PBI) yang sekarang sudah mencapai 30 juta jiwa.

Sementara itu, Kementerian Sosial pun terus meng-update data peserta BPJS Kesehatan agar terjadi kesamaan persepsi dengan DPR RI.

Pasalnya, hingga kini pihak DPR RI masih menunjukkan sikap menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 1 Januari 2020, khususnya untuk pekerja PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) atau BP (Bukan Pekerja) agar mereka bisa masuk ke dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI).***

Sumber: Pikiran Rakyat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER