Aksi Kekerasan Pengawal Menteri KKP Terhadap Jurnalis Dikecam Dalam Aksi Demo

  • Whatsapp

Foto : Wartawan Probolinggo turun ke jalan kecam aksi kekerasan pengawal menteri KKP terhadap wartawan JTV di Situbondo, Kamis (18/3/2021).

KABAR RAKYAT – Aksi Kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan pengawal menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Situbondo, Jawa Timur, Selasa ( 16/3/2021), mendapat respon wartawan di Jawa Timur. Sejumlah aksi solidaritas wartawan mengecam kekerasan pengawal menteri KKP tersebut.

Ratusan wartawan di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, turun ke jalan mengutuk kekerasan aksi pengawaletwri KKP yang dinilai berlebihan. Meski tidak sampai mencelakai wartawan yang tengah meliput kegiatan menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, aksi pengawal menteri dinilai over dan menghalangi tugas jurnalistik.

Di Probolinggo puluhan wartawan turun ke jalan mendesak menteri meminta maaf atas prilaku pengawalnya. Pokja Jurnalis Kraksaan dan Jurnalis Probolinggo menilai oknum pengawal Menteri KP telah nyata-nyata melakukan kekerasan terhadap wartawan JTV Situbondo yang sedang melakukan aktivitas jurnalistik pada Selasa (16/3/2021) di Situbondo.

” Aksi kami ini sebagai bentuk penolakan atas kekerasan terhadap wartawan yang tengah menjalankannya tugas jurnalistik. Jurnalis Kraksaan menuntut, peristiwa kekerasan verbal dan non-verbal jangan sampai terjadi lagi. Pokja Jurnalis Kraksaan berkomitmen bekerja secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” tegas Faizol sekretaris Pokja Jurnalis Kraksaan dalam aksinya, Kamis (18/3/2021).

Hal sama diungkapkan Farid Fahlevi wartawan JTV mengutuk keras sikap pengawal menteri KKP yang arogan.

” Tindakan terhadap wartawan seperti yang terjadi saat kunjungan menteri KKP di Situbondo sungguh berlebihan. Apalagi profesi wartawan dilindungi oleh konstitusi, tercantum dalam UU No 40 tahun 1999 Tentang Pers.

Sebagaimana diatur dalam UU Pers Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana denga n pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .

Ketua PWI Persiapan Probolinggo H Suyuti sepakat dengan Keselamatan Jurnalis (KKJ), bahwa: tindakan pengawal menteri KKP sudah menjurus pelecehan profesi wartawan, apalagi kegiatan itu resmi .

“Meminta kepada Menteri KKP Bpk. Wahyu Sakti Trenggono untuk mengevaluasi kembali staf dan pengawalnya agar peristiwa ini tidak terulang”, tegas Ketua PWI Probolinggo H.Suyuti, Kamis (18/2021).

 

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *