Sabtu, November 28, 2020
Beranda JATIM BONDOWOSO Aktivis PMII Bondowoso Demo Tolak UU Cipta Kerja

Aktivis PMII Bondowoso Demo Tolak UU Cipta Kerja

REPORTERIfa Bahsa

KABAR RAKYAT – Pengesahan Undang Undang Cipta Kerja disahkan DPR RI dapat reaksi keras mahasiwa di daerah. Aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso sempat ricuh karena memaksa masuk pagar keamanan kepolisian yang berjaga di Gedung DPRD, Kamis (8/10) siang.

Dalam orasi PMII menegaskan penolakan UU. Cipta Kerja itu akan terus  berlanjut, bahkan akan ada gelombang berikutnya dalam beberapa hari ke depan.

“Kami PC PMII Bondowoso, menganggap adanya UU Cipta Kerja, DPR dan Pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja. Ini gambar buruk, bukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, “tegas Ahmad Muzakki Koordinator Aksi PMII di gedung wakil rakyat.

Baca : Paslon Ipin-Syah Digoyang Black Campaign Bagi Kupon Ditukar Sayu Mayur

Ditambahkan Ketua Umum PC PMII Bondowoso, Fathorrasi, menganggap UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik. Menurutnya, terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial.

Contohnya, kata Fathorrasi, di dalam Bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, yakni Pasal 59 terkait Kontrak tanpa batas. Pasal 79 hari libur dipangkas. Pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja. Pasal 91 aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, Pasal 169 UU Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK), jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Terakhir, penghapusan pasal 93 UU Ketenaga Kerjaan tentang cuti karena sakit dan menikah.

“Pengesahannya, aja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja, bisa jadi rakyat akan di akal-akali dengan UU Cipta Kerja,” pungkasnya.

Mahasiswa dari organisasi PMII ditemui Ketua DPRD Bondowoso H. Dhafir didampingi Kapolres Bondowoso, AKBP AKBP Erick Frendiz, (8/10/2020).

Dalam aksinya, PC PMII Bondowoso melayangkan enam poin pernyataan sikap. Kemudian juga menuntut DPRD Bondowoso untuk bersikap kepada kepentingan rakyat dengan bersama sama menolak UU Cipta kerja.

“Biarkanlah UU Cipta Kerja menjadi UU yang tidak ditanda tangani oleh Presiden,” terangnya.

Seruan mereka diterima oleh Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir. Politisi PKB itu memastikan seruan penolakan yang dilakukan telah ditampung oleh DPRD Bondowoso untuk kemudian dilaporkan ke DPR-RI.

“Kita tidak punya wewenang untuk menolak, tapi kita punya tanggung jawab untuk menerima dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat,”tegasnya.

Menurut Ahmad Dhafir, ini adalah komitmen semua anggota DPRD yakni adalah menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat.

“Satu poin yang perlu digaris bawahi, kami bersikap tidak berhak turut menolak. Presiden harus mendengar suara mahasiswa,”imbuhnya.

Baca : Bupati Bondowoso Salurkan Alat Usaha Baznas ke Warga Kurang Mampu

Akhirnya, Ketua DPRD Bondowoso menandatangani surat tuntutan tersebut. “Saya menandatanganinya , semata-mata saya selalu mendengarkan asiprasi dari rakyat,  apalagi dari mahasiswa.

Pihaknya, tetap memperhatikan, merespon, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bondowoso. “Tapi kami tidak punya kewenangan karena itu semua hak DPR RI. Surat yang sudah saya tandatangani ini,  pasti saya kirim ke DPR RI,” tutupnya di hadapan para demonstran.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca