Anggota DPRD Khusnan Abadi Galang Hak Interplasi Kebijakan Eksekutif yang Bertentangan Aturan

  • Whatsapp
DPRD Bwi,
Khusnan Abadi DPRD Fraksi PKB

KabarRakyat.ID – Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, H.Khusnan Abadi menggalang dukungan untuk mengunakan hak interplasi terhadap beberapa kebijakan eksekutif yang dinilai bertentangan dengan ketentuan yang ada.

“ Hak interplasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai beberapa kebijakan yang kita nilai bertentangan atau menyalahi ketentuan yang ada , “ kata anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi ini saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, Kamis (27/02/2020).

Read More

banner 645x400

Menurut Khusnan, Bupati Banyuwangi harus menjelaskan beberapa kebijakan yang dinilai kontraproduktif dengan ketentuan. Yang pertama terkait dengan berdirinya perusahaan air minum kemasan yang lokasinya berada di lahan pertanian produktif di Desa Lemahbang, Kecamatan Singojuruh.

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032, BAB IV perihal Rencana Pola Ruang Wilayah, paragraf enam bahwa daerah tersebut merupakan kawasan lindung geologi

Dan tertuang dalam Pasal 13 Ayat 7 poin 8 Perda RTRW, menyebutkan bahwa daerah imbuhan air tanah untuk Cekungan Air Tanah (CAT) banyuwangi seluas 1.737 Kilometer persegi, termasuk didalamnya adalah Kecamatan Singojuruh.

Di ketentuan RTRW seharusnya daerah tersebut harus terjaga dalam rangka menjadi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Namun dalam kenyataanya telah berdiri perusahaan air minum kemasan.

“ Harus ada penjelasan atas berdirinya perusahaan tersebut karena kami nilai telah melanggar Perda RTRW Kabupaten Banyuwangi, perlu dipertanyakan keabsahan rekomendasi amdalnya dan juga perlu ditelusuri terkait keabsahan ijin yang dikeluarkan oleh BKSDA Propinsi Jawa Timur , “ jelas Khusnan Abadi.

Selanjutnya terkait dengan rencana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyewakan Pulau Tabuhan kepada pihak investor luar negeri, untuk dikelola sebagai obyek wisata melanggar atau menyalahi ketentuan Perda RTRW. Mengingat dalam ketentuan tersebut, Pulau Tabuhan yang merupakan aset Kabupaten Banyuwangi disebut sebagai kawasan lindung sumberdaya perikanan dan kelautan.

“ Pulau Tabuhan di RTRW itu bukan kawasan wisata, lebih detailnya di Pasal 38,  Pulau Tabuhan itu bagian dari konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan, di banyuwangi wilayahnya ada tiga yakni perairan kayu aking Tegaldlimo, perairan Takatbulan Wongsorejo dan perairan Pulau Tabuhan , “ ucapnya.

Menurut Khusnan, didaerah itu tidak bisa suatu kebijakan ditentukan sepihak, karena dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah yakni Bupati dan DPRD sama-sama memilki tugas sebagai penyelenggara.

Sedangkan Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi No. 1 tahun 2020, BAB II tentang tugas dan wewenang. Pasal 24 Ayat g, DPRD dapat memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian international di daerah. Dan di huruf h, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama international yang dilakukan pemerintah daerah dalam rapat paripurna.

“ Di daerah itu tidak bisa kebijakan strategis yang menyangkut dan bersentuhan dengan masyarakat banyak ditentukan oleh sepihak, i ni juga diatur dalam Undang-Undang MD3 yang kita backdroup dalam tata tertib dewan , “ ungkap Khusnan.

Sementara untuk saat ini tanda tangan anggota dewan yang mendukung interplasi sudah ada 20 anggota dewan dari lima fraksi. Sehingga sudah memenuhi syarat untuk diusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

“ Alhamdulillah sudah ada lima fraksi dan 20 anggota dewan yang tanda tangan mendukung hak interplasi untuk di usulkan kepada pimpinan dewan, dan kita dorong dalam rapat badan musyawarah untuk dijadwalkan paripurna internal , “ pungkas Khusnan Abadi.

Reporter : Hariyadi

Editor : Choiri

Related posts

banner 645x400
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *