Wednesday, September 23, 2020
Home BERITA Apa Akar Masalah Air Bah Jakarta?

Apa Akar Masalah Air Bah Jakarta?

- Advertisement -

Oleh, Eka Kirti Anindita, S.Pd.

Awal tahun 2020 ini kita dikejutkan dengan datangnya air bah di beberapa daerah di Indonesia. Sebuah video viral memperlihatkan puluhan mobil terhanyut derasnya air di Jakarta dan Bekasi. Bahkan ada sebuah mobil mewah yang tersangkut di pagar setelah genangan air surut. Tak hanya mobil, rumah-rumah wargapun terseret banjir. Bisa kebayang betapa dahsyatnya derasnya air bah yang kini melanda daerah tersebut. Dueres banget. Tak hanya Bekasi dan Jakarta yang tergenang, Tangerang, Bandung, Lebak, dan Bogor pun jadi lautan air.

Kenapa masih banjir?

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengomentari penyebab banjir di Jabodetabek saat menjadi narasumber di acara Breaking News TV One pada Kamis (2/1/2019). Antara lain faktor saluran drainase yang sempit, anggaran untuk merevitalisasi sungai kurang memadai, dan langkah Pemprov untuk mengantisipai banjir masih kurang. Padahal kalau kita lihat Pemprov DKI sudah melakukan beberapa upaya antisipasi, antara lain membuat waduk dalam kota, normalisasi kali Ciliwung, pengurasan sampah di sungai-sungai membuat drainase vertikal, dan sebagainya.

Tapi, kenapa masih banjir? Bahkan lebih besar dari sebelumnya. Apa karena curah hujan yang sangat tinggi? Nahh,, ini yang butuh kita pecahkan. Dana yang dikucurkan miliaran rupiah tapi kalau hasilnya zonk kan ‘eman-eman’.

Menurut saya, masalah banjir ini bukan hanya sekedar masalah teknis. Tapi lebih dalem lagi, bisa dibilang ini adalah masalah sistemik. Jadi banjir itu dampak dari diterapkannya sistem kapitalisme. Kok bisa? Karena di dalam sistem kapitalisme, tata kelola kota dan pembangunan infrastruktur lebih banyak diserahkan pada kemauan kaum kapitalis yang lebih berorientasi memenangkan keuntungan dan bisnis mereka tanpa memerhatikan lingkungan dan dampak jangka panjang pembangunan infrastruktur. Boleh jadi pemerintah telah memberlakukan hasil AMDAL, tapi pada faktanya itu tidak mencukupi untuk meredam kerakusan keuntungan yang diinginkan kaum  kapitalis. Apalagi di dalam sistem kapitalisme, kaum kapitalis mendapatkan hak istimewa untuk banyak memengaruhi penetapan kebijakan-kebijakan tata ruang, tata kota, maupun pembangunan infrastruktur. Jadiah hari ini lingkungan rusak dan masyarakat terdampak dengan kerusakan lingkungan itu.

Kita juga tak bisa memungkiri adanya kemiskinan massal yang besar terjadi sebagai dampak sistem kapitalisme. Karena kemiskinan itulah masyarakat masih tak bisa dituntut untuk melakukan aktivitas kehidupan sebagaimana idealnya. Mereka hidup di bantaran kali, membangun pemukiman di tempat yang seharusnya tidak dijadikan pemukiman, tak bisa hidup dengan pola hidup bersih dan sehat, sehingga membuang sampah di sembarang tempat karena kurangnya kesadaran dan keterbatasan yang mereka miliki.

Oleh karenanya evaluasi terhadap banjir kali ini tak hanya dengan evaluasi teknis tapi harus juga mencakup evaluasi sistemik, yakni bagaimana pemberlakuan sistem ekonomi kapitalisme, bagaimana regulasi yang ada hari ini seharusnya tidak dimenangkan oleh kepentingan bisnis, bagaimana negara hari ini bisa menciptakan sebuah kondisi ekonomi yang bisa mengentaskan kemiskinan massal yang diderita sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini.

  • (Penulis adalah Aktivis Muslimah, pengajar siswa SD di Banyuwangi)
  • Email; [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER