A-BPD Desak DPRD Bahas Revisi Perda Pilkades

310 views
banner 468x60)

banner 468x60)
Komsi I DPRD bersama Asosiasi BPD Banyuwangi

Foto: Suasana rapat, Komsi I DPRD bersama Pemkab Banyuwangi dan Asosiasi BPD Banyuwangi

KABARRAKYAT.ID – Asosiasi, Badan Permusyawaratan Desa (A-BPD) Banyuwangi mendesak DPRD Kabupaten Banyuwangi segera membahas revisi Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Revisi Perda tentang Pilkades harus segera dibahas, karena kebutuhan yang sangat penting, jelang Pilkades serentak yang  akan dilaksanakan Bulan Oktober 2019 mendatang, “ ucap Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi , Rudy Latief usai rapat kerja bersama Komisi I DPRD Banyuwangi, Senin (15/04/2019).

Rudi Latief mengatakan, pelaksanaan Pilkades serentak akan digelar pada tanggal 9 Oktober 2019 mendatang.  Namun hingga saat ini Perda yang mengatur tentang Pilkades di Banyuwangi belum di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang PILKADES.

“Dalam Permendagri yang baru ini ada beberapa klausul yang dirubah, seperti hanya persyaratan menjadi calon Kepala desa dan anggaran pelaksanaan Pilkades yang ditanggung oleh APBD, “ jelas Rudi.

Sehingga dalam rapat kerja bersama Komisi I, asosiasi BPD berharap kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi untuk secepatnya melakukan kajian terhadap rancangan Perda perubahan Perda no. 9 tahun 2015 yang sebelumnya telah diajukan oleh eksekutif.

“Rancangan Perda perubahan perda Pilkades ini, sudah satu bulan yang lalu diajukan oleh eksekutif, nyatanya sampai saat ini Bapemperda DPRD belum melakukan kajian, mungkin sibuk persiapan Pemilu,“ ungkapnya.

Menurutnya, meski dalam kondisi persiapan Pemilu, anggota DPRD, khususnya yang duduk di Bapemperda tidak harus meninggalkan peran, fungsi dan tugasnya sebagai anggota dewan. Pembahasan peraturan daerah merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

“Anggota dewan harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan tugas serta tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD, Pemilu tidak bisa dijadikan alasan sebagai penghambat kinerja DPRD,“ tegas Rudi.

Dalam rapat kerja bersama  Komisi I, juga ditanyakan peran BPD dalam pengawasan pelaksanaan Pilkades, yang aturannya masih belum jelas.

Sementara Ketua Komisi I, Ficky Septalinda menyampaikan, desakan asosiasi BPD untuk segera membahas revisi Perda pilkades akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD agar supaya mendorong Bapemperda untuk melakukan kajian rancangan perubahan Perda No. 9 Tahun 2015 yang telah diajukan oleh eksekutif sebelum paripurna penyampaian nota pengantar.

“ Hasil raker bersama Asosiasi BPD ini akan saya sampaikan kepada pimpinan DPRD, agar revisi Perda Pilkades dapat segera dibahas, “ ucap Ficky Septalinda.

Hadir dalam rapat kerja Komisi I, Bagian Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Banyuwangi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Reporter : Hariyadi

Editor : Choiri

banner 468x60)

#asosiasi Badan Permusyawaratan Desa #banyuwangi kab #DPRD Banyuwangi

Author: 
    author

    Related Post

    banner 468x60)

    Leave a reply