Aturan Plasi Bunuh Pertanian Bawang Probolinggo

  • Whatsapp
Bisnis bawang
Bisnis bawang

Petani Bawang Merah di Probolinggo

KABARRAKYAT.ID – Petani bawang merah di Probolinggo mulai sadar jika pengenaan potongan berat timbangan bawang merah milik petani ( plasi) tidak lagi relevan dan mulai membunuh usaha petani. Adanya plasi yang berkisar 10-20 persen per kwintal yang ditetapkan pedagang bawang merah di pasar Dringu mulai Menuai Protes. Selain mencekik petani, aturan” plasi “tidak memiliki payung hukum.

Kesejahteraan petani bawang merah tak ubahnya mati segan hidup tak mau. Kondisi ini kontras dengan harga komoditas bawang merah yang dinamis. Jika misalnya, permintaan pasar meningkat harga mencapai diatas Rp. 20 ribu per kilogram. Namun harga tinggi di pasar tidaklah segurih, harga yang diterima petani bawang merah.

Bacaan Lainnya

Harga ditangan petani tidak lebih Rp. 12 ribuan kilogram. Kondisi ini makin miris ketika petani harus menanggung plasi ( potongan timbangan antara 10-20 persen). Aturan yang tidak jelas dasar hukumnya sudah dianggap sah dan legal oleh para pedagang di pasar Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Plasi sudah dianggap sebagai hukum dagang yang resmi jika petani akan menjual ke pasar. Tak ubahnya pungli petani harus tunduk jika ingin menjual bawang merah kepada pedagang di Probolinggo. Jika tidak jangan berharap bawang merahnya laku dengan harga sesuai harga pasaran. Petani bawang merah Probolinggo tidak punya pilihan dipaksa ikut aturan yang sudah turun-temurun.

Fakta ini kini mendapat perlawanan petani bawang merah. Mereka tidak pernah diuntungkan dengan aturan plasi ini. Ketika petani merugi pedagang tidak mau menanggung resiko. Sebaliknya, ketika harga menjulang tinggi, hak petani pun tak setara dengan keringat dan resiko yang harus ditanggungnya. Disini pedagang yang menikmati keuntungan. Ibarat api jauh dari pagang, petani bawang merah Probolinggo jauh dari yang disebut makmur.

“Petani dengan sistem plasi sejatinya tidak pernah diuntungkan secara ekonomi. Mereka dipaksa tunduk dengan aturan yang tidak kita mengerti. Petani harus menerima ketentuan sistem plasi jika ingin menjual hasil panen secara cepat,”kata Hazin, petani asal Desa Blado, Kecamatan Tegasiwalan.

Masih kata Hazin, persoalan sistem plasi terlanjur mengakar. Dan tidak pernah ada penanganan serius dari pemerintah daerah maupun dari DPRD Kabupaten Probolinggo.
Persoalan sistem plasi yang mencekik petani akhirnya disampaikan ke Polres Probolinggo. Petani meminta Polres melakukan proteksi atas mekanisme pasar yang dinilai tidak memiliki payung hukum.
Dihadapan pejabat terkait petani bawang menyampaikan persoalan tersebut.

“Kami minta semua timbangan di pasar Dringu menggunakan sistem digital dan segera dilakukan sidak. Dan segera satgas pangan turun untuk melakukan penertiban, pinta Hazin dihadapan kapolres Probolinggo yang juga dihadiri Plh. Disperindag Mahbud Zubaidi, Kamis(30/8/2018).

Kapokres AKBP. Fadly Samad dihadapan puluhan petani bawang merah mengatakan, melalui satgas pangan pihaknya akan memantau aturan plasi dan mendorong segera ada regulasi sebagai payung hukum.

“Jika payung hukumnya sudah ada terkait mekanisme plasi maka satgas pangan bisa mengambil tindakan tegas. Kami akan mendorong pemerintah dan DPRD segera membuat regulasi soal ini. Regulasi sektor pangan haruslah mengacu pada aturan di pusat. Petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional harus mendapat proteksi agar makin sejahtera”,¬† tandas Kapolres Probolinggo AKBP. Fadly Samad, usai menemui kelompok tani bawang merah, Kamis(30/8/2018.

Reporter: Richard

Editor: Choiri

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *