Berkas Ditolak KPU Pengacara Satiyem – Sunaryanto Akan Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp

KabarRakyat.ID – Bakal pasangan calon perseorangan, Satiyem – Sunaryanto akan menempuh jalur hukum pasca keputusan KPU Banyuwangi menolak berkas syarat dukungan sebagai kandidat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 mendatang.

Mereka menganggap KPU Banyuwangi melakukan kecurangan saat penghitungan manual berkas syarat dukungan Bapaslon Satiyem – Sunaryanto yang klaimnya sebanyak 94 ribu lebih dukungan.

Read More

Kuasa Bapaslon, Heriyanto mengatakan, KPU Banyuwangi telah mencurangi dan membohongi kami saat penghitungan manual syarat dukungan karena tidak sesuai dengan yang telah diserahkan sebanyak 94 ribu lebih dukungan.

“ Kami mendapatkan instruksi dari Bunda Satiyem untuk menolak keputusan KPU terkait dengan kecurangan KPU menghitung syarat dukungan yang telah kami serahkan, karena tidak sesuai,“ ucap Heriyanto kepada sejumlah Awak Media, Selasa malam (25/02/2020).

Di Kantor KPU Banyuwangi. Tim Bapaslon satiyem – Sunaryanto akan menempuh langkah hukum dikarenakan tidak dilibatkan saat penghitungan manual syarat dukungan dan hanya menjadi penonton. Dan baru mengetahui hasil penghitungan saat rapat pembacaan berita acara.

“ Ada faktor kesengajaan yang dilakukan oleh KPU, seandainya ada data syarat dukungan yang rusak atau tidak sah kami terima, tetapi ini tidak sesuai dari 94 ribu namun keluarnya dari KPU hanya 63 ribu, kemana suara kami yang hilang, ini yang kami tidak terima,“ tegas Heriyanto.

Selain itu, tim Bapaslon Satiyem – Sunaryanto juga merasa heran terhadap sikap KPU yang tidak memperbolehkan mengambil berkas yang diserahkan, padahal keputusanya sudah menolak.

“ Kita ini sudah ditolak, kenapa berkas tidak boleh diambil, justru mereka kuasai, bagaimana ini, apa mereka takut diketahui kecurangannya karena kami akan hitung ulang, nampak sekali KPU mendholimi kita,“ ucapnya.

Menanggapi pernyataan kuasa Bapaslon Satiyem – Sunaryanto, Divisi Teknis KPU Banyuwangi, Ari Mustofa menyampaikan, berkas syarat dukungan yang telah diserahkan kepada KPU memang tidak bisa ditarik kembali, karena statusnya sudah menjadi dokumen negara.

“ Mereka bisa melanjutkan proses melalui Bawaslu, sesuai regulasi dokumen yang telah diserahkan ke KPU menjadi dokumen negara sehingga tidak bisa diambil kembali , “ ucap Ari Mustofa.

Selanjutnya, berdasarkan regulasi yang ada, dalam proses penghitungan manual syarat dukungan, tim Bapaslon tidak diperbolehkan ikut menghitung, mereka sebatas mengawasi.

“ Saksi dari tim itu berhaknya mengawasi bukan ikut menghitung yang menjadi tugas KPU, kalau tim ikut menghitung berarti menyalahi aturan karena di regulasi tim tidak diperkenankan ikut menghitung , “ ucap Ari Mustofa.

Selain tim bapaslon, dalam proses penghitungan manual syarat dukungan, ruangan KPU yang disediakan telah dilengkapi dua CCTV dan ada petugas Bawaslu yang ikut mengawasi juga.

“ Kalau kami mendholimi, teman-teman bisa cek kebenaranya diruangan ini ada 2 CCTV, Bawaslu 24 jam menugaskan panwascam mengawasi bahkan dihari pertama ada staf pengawasan Bawaslu Propinsi Jawa Timur ikut meninjau kegiatan kami,“ pungkas Ari Mustofa.

Reporter: Hariyadi

Editor: Choiri



Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *