Bertemu Tokoh di Trenggalek, Wagub Emil Mengajak Tangani Pandemi Covid-19

  • Whatsapp

Wagub Jatim Emil Dardak Bertemu Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Pendopo Kabupaten.

KABAR RAKYAT – Untuk cepat penanganan Covid-19 Kabupaten Trenggalek, mewakili Gubernur Jatim khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak bertemu para Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas) Trenggalek di Pendopo kabupaten setempat, Sabtu (23/1) siang. 

Pertemuan dilakukan bersama jajaran Forkopimda Trenggalek itu untuk mendapat masukan dan pandangan dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di daerah. Termasuk untuk ikut menangani persoalan lonjakan pandemi Covid-19 di wilayah setempat. Apalagi, Kota Turonggo Yakso saat ini masuk zona merah. 

“Kita mencoba menutup area yang dinilai riskan. Ini situasi yang dihadapi bersama. Minta masukan dan pandangan apa yang bisa dilakukan untuk merubah. Tujuannya untuk bisa mengurangi kasus-kasus yang ada,” ujar Wagub Emil Dardak. 

Wagub Emil mengatakankan kehadirannya bertemu tokoh dan Forkopimda Kab. Trenggalek ingin mendengar respon masyarakat. Pasalnya, banyak orang mendengar bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu sama. 

“Masyarakat khawatir. Bayangannya itu aktivitas stop. Padahal tidak. Kita ini sedang mencari keseimbangan sebenarnya. Pandemi masih ada, vaksinasi membawa harapan, tapi ada masa untuk kita berproses. Maka jangan sampai kewaspadaan ini hilang,” terangnya. 

Dibanding data 19 Nopember 2020 lalu, Emil menjelaskan, kasus angka tambahan harian meningkat. Dicontohkan, kasus di Jatim agregatnya mencapai 300 kasus menjadi 900 hingga 1.000 kasus perharinya. Itu naik sampai akhir tahun. 

“Tapi di PPKM ini trennya melandai. Melandai bukan berarti tidak ada kasus baru. Angka hariannya itu bisa dikisaran itu,” jelasnya. 

Apakah posisi tersebut harus berhenti ? Wagub Emil pun menegaskan bukan. Artinya, masyarakat harus menjaga keseimbangan tersebut. 

“Makanya PPKM ini bukan berarti stop. Tapi PPKM ini mencari keseimbangan kapasitas yang bisa menekan peningkatan angka harian. Syukur-syukur habis ini turun. Karena kita khawatir adalah tempat tidur di rumah sakit (RS) mulai penuh. Ini juga permintaan APD untuk tenaga kesehatan mulai lembur untuk tangani Covid-19,” urainya

“Dan kita sedih sekali ada yang katanya kesulitan cari tempat dan sampai meninggal, walapun sejauh ini tim kuratif gugus tugas Covid-19 Jatim yang diketuai dr. Joni dan rekan-rekan semua terus berjuang memenuhi kebutuhan penanganan pasien Covid-19 di Jatim,” tambahnya. 

Menanggapi persoalan evaluasi aktivitas PPKM, Wagub Jatim yang mantan Bupati Trenggalek menegaskan, bahwa kabupaten/kota diwilayah Mataraman saat ini kasusnya naik. Kondisi zona merah terjadi di wilayah tersebut. Dirinya berharap ada perhatian khusus. 

“Nah ini perlu area perhatian kita bersama, khususnya di wilayah Mataraman. Yakni di Blitar, Ponorogo ini kasusnya tinggi-tinggi. Jadi sabuk Mataraman ini lagi perlu perhatian ekstra,” terangnya. 

Untuk itu, target pertama Mataraman diharapkan bisa melandai terlebih dulu. Setelah itu, target selanjutnya diharapkan bisa turun. 

“Jadi tentu akan kita melaporkan apa yang kami dengar bahwa keputusan tempat wisata ditutup, mudah-mudahn kita bisa melalui ini dengan baik. Sehingga kasus Covid-19 ini tidak melonjak,” jelasnya. 

Sementara soal perpanjangan masa PPKM yang hampir selesai, Wagub Emil menjelaskan, bahwa yang lebih penting adalah hal kewaspadaan masih harus berlanjut. 

“Karena apa ? karena PPKM ini berbeda dengan PSBB. Kalau PSBB itu sama sekali tidak ada aktivitas, hampir. Toko atau penjual barang-barang esensial masih diijinkan berjualan. Tapi PPKM bukan sektornya yang dilarang, tapi jamnya dibatasi, pabrik masih boleh beroperasi,” terangnya. 

Emil pun mengingatkan bahwa selain PPKM, masih terdapat Perda yang mengatur tentang protokol kesehatan (Prokes). Lalu Pergub juga mengatur soal Prokes dan sanksinya. Termasuk PPKM merupakan tambahan syarat yang ditetapkan pemerintah pusat untuk membatasi work from home (WFH). 

“Yakni hanya 25 persen yang bekerja di kantor. Lalu membatasi pusat perbelanjaan hanya bisa sampai jam 8 malam. Membatasi kapasitas makan di tempat sampai 25 persen. Dan tentunya yang lainnya relatif sama. Rumah ibadah 50 persen. Tatap muka ditiadakan. Jadi relatif tetap sama,” jelasnya.***

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *