Senin, November 30, 2020
Beranda OPINI Calon Penerus Bupati Anas, Kades Punya Pedoman!

Calon Penerus Bupati Anas, Kades Punya Pedoman!

CATATAN PILKADA BANYUWANGI 2020

PESTA demokrasi di Banyuwangi akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Tentu, hajatan lima tahunan di penghujung tahun ini terasa spesial. Betapa tidak, Bupati saat ini, Abdullah Azwar Anas tidak bisa kembali tampil karena terbentur oleh peraturan perundang-undangan. Maksimal jabatan bupati/wakil bupati dan atau walikota/wakil walikota maksimal dua periode.

Publik Banyuwangi mengetahui betul kiprah Bupati Anas, Di tangannya, kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini dikenal luas. Bukan hanya Nasional, tapi merambah dunia internasional.

Ya, Pak Anas memang sukses menjadi seorang leader marketing dengan berbekal potensi yang ada di Banyuwangi. Darat, laut dan udara yang dimiliki Bumi Blambangan mampu menjadi magnet dan menghipnotis ‘’orang luar’’. Dunia pariwisata melejit.

Layanan publik bisa mudah diakses. Smart kampung menjadi primadona. Banyuwangi tumbuh subur. Sebab itulah, Bupati Anas bukan bupati sembarangan. Bupati rasa menteri. Kiprahnya sebagai seorang Bupati hampir habis. Februari tahun depan merupakan pengabdiannya yang terakhir sebagai bupati idaman seluruh rakyat Banyuwangi.

Sebetulnya, kiprahnya bisa berlanjut ke jenjang lebih tinggi. Sayang, tokoh asal Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari itu mendadak mundur dari pencalonan sebagai calon wakil gubernur Jawa timur.

Tidak ada lagi estafet bagi dia untuk meneruskan langkah di panggung politik. Digadang-gadang sebagai menteri pasca Pemilihan Presiden tahun 2019, ternyata tidak berhasil.

Secara mengejutkan, istrinya, Ipuk Festiandani ternyata mendapatkan restu dari partai politik untuk maju sebagai Bupati Banyuwangi periode lima tahun ke depan. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Banyuwangi itu telah mengantongi rekomendasi dua partai besar, PDIP dan Nasdem.

Dua partai itu sangat cukup sebagai salah satu syarat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bakal calon. Seperti diketahui, bahwa Ipuk Festiandani berpasangan dengan H. Sugirah, seorang politisi gaek dari PDIP dan tiga periode menjadi anggota DPRD Banyuwangi.

Baliho/banner foto Ipuk Festiandani ada dimana-mana. Nyaris di setiap desa di Banyuwangi terpasang foto istri mantan anggota DPR RI itu. Di pertigaan, perempatan, gang-gang di desa-desa ada foto ibu yang namanya diberi embel-embel Azwar Anas situ.

Hal itu sebagai simbol bahwa dia istri dari Bupati Banyuwangi saat ini, Abdullah Azwar Anas. Dalam sejarah Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas merupakan satu-satunya bupati Banyuwangi yang sanggup dua periode pada era pemilihan langsung bersama wakilnya, Yusuf Widyatmoko.

Kiprah Ipuk Festiandani dalam dunia sosial-politik memang tidak terlalu tampak. Karena selama ini, Dani, sapaan akrabnya hanya mendampingi sang suami. Praktis, kini menjadi ketua PKK Kabupaten Banyuwangi. Meski demikian, ada pepatah menyebut, tidak ada suami yang sukses tanpa doa dan dukungan istri.

Sementara itu, pasangan Ipuk-Sugirah tampaknya mendapatkan lawan yang tangguh. Itu seiring H. Abdul Munib Syafa’at yang muncul sebagai calon bupati Banyuwangi periode 2021-2025. Putra seorang kiai besar KH. Mochtar Syafa’at, sosok Gus Munib membawa pengaruh besar terhadap pemilih.

Basis masa mulai dari santri sampai alumni Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, tersebar di nyaris seluruh desa di Banyuwangi. Perlu diingat, deklarasi pasangan Abdullah Azwar Anas- Yusuf Widyatmoko ketika itu juga berawal dari ponpes asuhan KH. Hisyam Syafa’at pada periode pertama pencalonan.

Gus Munib tampaknya bukan tokoh karbitan. Kenyang pengalaman di berbagai berorganisasi. Dari sektor pemerintahan, dia sebagai legislator Banyuwangi selama tiga periode. Dalam dunia pendidikan, dia kini dipercaya sebagai rektor Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA). Memiliki kharisma yang kuat. Di pondoknya, dia menjadi teladan dan mengajar para santri.

Apalagi, selama ini, Gus Munib tidak memiliki catatan merah. Tetap bersahaja dan supel ketika bergaul. Basis santri yang kuat di Banyuwangi menjadi modal bagi dia untuk bertarung dengan sehat pada Pilkada nanti.

Oleh sebab itulah, DPP PKB pun mantab memilih dia sebagai calon wakil bupati dalam pemilihan nanti. Karena PKB hanya berbekal 9 kursi DPRD, maka tugas Gus Munib untuk melakukan komunikasi politik dengan parpol lain.

Sekadar tahu, angka minimal Parpol bisa mengusung calon bupati dan calon bupati adalah minimal telah mengantongi 20 persen kursi DPRD atau 10 kursi dari total 50 kursi DPRD Banyuwangi dan atau minimal 25 persen suara sah dalam pemilu sebelumnya. Koalisi dengan parpol lain menjadi mutlak agar bisa mengusungnya.

Berbeda dengan pasangan Ipuk-H.Sugirah, Gus Munib memang belum pamer pasangan. Tentu, calon wakil bupati tetap akan dibicarakan dengan partai koalisi. Misalnya, dengan parpol Gerindra.

Sudah cukup untuk mengusung pasangan calon untuk didaftarkan ke KPU. Total gerindra mendapatkan 5 kursi. Siapa yang bakal mendampingi Gus Munib, layak ditunggu!

Nama lain yang muncul ke permukaan adalah Yusuf Widyatmoko. Perannya tidak bisa dianggap sebelah mata selama mendampingi Abdullah Azwar Anas sebagai wakil bupati dua periode. Namun sayang, entah bagaimana ceritanya.

Duet Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko tampak pecah kongsi jelang pilihan bupati/wakil bupati 2020. Abdullah Azwar Anas justru lebih memilih istrinya maju dan notabene telah mendapatkan rekomendasi dari Parpol.

Padahal, jauh sebelumnya, Bupati Anas menyatakan bahwa tidak ada keluarganya yang berminat untuk maju sebagai calon bupati. Termasuk adiknya kala itu, Mufti Anam yang digadang-gadang maju sebagai bupati Banyuwangi. Tapi, terjadi pergeseran sebab kini Mufti Anam telah sukses menduduki legislator DPR RI dari fraksi PDIP hasil pemilu tahun 2019.

Jika PDIP sudah merekomendasi Ipuk Festiandani, maka Yusuf Widyatmoko dituntut untuk mencari dukungan dari parpol lain, selain PDIP, PKB, maupun Nasdem. Partai Demokrat, Golkar, PPP, Hanura, dan PKS. Misalnya, bisa mendapatkan mandat koalisi dari Partai Demokrat dan Golkar, sudah cukup untuk menjadi syarat dia maju sebagai calon bupati. Partai demokrat meraih 6 kursi, sementara Golkar mendapatkan 5 kursi.

Terkait siapa pasangan yang akan mendampingi mantan ketua DPC PDIP Banyuwangi juga belum pasti. Bisa pasti, ketika mandat dipegang. Sampai hari ini, semua bakal calon terus bergeliat menjajaki komunikasi dengan partai, terutama dituntut sukses meraih simpati dari pentolan pemilik parpol di Jakarta.

Jika skema itu bisa berjalan, maka hanya tersisa Hanura, PPP, PKS. Koalisi partai ini tidak cukup karena hanya mengantongi total 8 kursi. Matematikanya, tiga parpol ini harus bergabung dengan tiga koalisi besar. Dengan demikian, bisa jadi ada tiga duet dalam coblosan pilihan bupati/wakil bupati di pengujung tahun ini. Siapa yang menang? Kita tunggu!

Masa depan Banyuwangi memang ditentukan 9 Desember 2020. Sebagai warga yang baik, tentu kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap politik. Sebab, kita hidup di Negara ini karena kebijakan-kebijakan politik. Sudah menjadi kewajiban kita untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan pilihan. Golput bukan lagi pilihan. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU terus melakukan tahapan agar pelaksanaan nanti berjalan lancar dan kondusif.

Mengenai calon pemimpin, publik bisa meneliti, mengamati, dan membaca, serta menilai. Peran dan kiprah calon pemimpin bisa menjadi kunci dalam menentukan pilihan. Publik Banyuwangi tidak bisa digurui. Rakyat sudah cerdas dalam menentukan hak pilih sesuai hati nuraninya mereka sendiri. Termasuk kepala desa sekalipun.

Ada 189 kepala desa (Kades) di Banyuwangi. Sama-sama dipilih rakyat dalam pilihan langsung, tapi para kades tidak boleh berpolitik. Jabatan seorang kades adalah sebagai jabatan publik, bukan jabatan politik karena tidak diusung oleh partai politik. Hal itu yang berbeda dengan jabatan bupati-wakil bupati yang notabene jabatan politik.

Tapi para kades memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap pemerintah. Para Kepala desa dilantik oleh Bupati atas hasil pilihan rakyat. Hingga kini, para kepala desa tetap komitmen agar pelaksanaan pilihan langsung pada 9 Desember 2020 berjalan lancar, aman dan sukses. Menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing menjadi cita-cita.

Yang pasti, setiap kepala desa memiliki pandangan sendiri terkait dengan sosok bupati/wakil bupati di masa depan. Kriteria siapa calon idaman tergantung masing-masing individu dalam menilai. Setiap kepala desa tahu betul tentang sosok pemimpin di masa yang akan datang. Kiprah dan sepakterjang, pengalaman organisasinya, hingga latar belakangnya menjadi salah satu pedoman dalam menentukan pilihan. ***

  • Penulis adalah Ali Nurfatoni, Kepala Desa Sumberarum/ Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DPC PAPDESI Banyuwangi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca