Sunday, August 16, 2020
Home OPINI Catatan Kritis untuk Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020

Catatan Kritis untuk Pemilihan Bupati Banyuwangi Tahun 2020

Bagai Pergulatan Politik Kuda Troya

Oleh  M. HABLI HASAN

Harus menjadi perenumgan publik Banyuwangi, benarkah hajatan politik Pemilihan Bupati Banyuwangi 2020 ini merupakan perwujudan esensi demokrasi, ataukah rakyat hanya menjadi pemanis narasi buah bibir sebuah  rezim demokrasi dalam menjalankan ritual konstitusi?.

Melalui tulisan C. Wright Mills dalam The Power Elite{1977}, yang menggambarkan sandera kondisi politik oleh kekuatan oligarki dalam pentas demokrasi, yang mengkolaborasikan kekuasaan elit politik maupun ekonomi dalam mengontrol sistem birokrasi dan seluruh produk kebijakan.

Semua tindakan itu adalah untuk menjaga keberlangsungan dalam menguasai sumber ekonomi dan politik.

Kenyataan politik yang digambarkan C. Wright Mills ini juga menghantui kondisi politik domestik. Misal, dalam beberapa pengalaman politik Pilkada, juga menghadapi situasi anomali demokrasi.

Semboyan vox populi vox dei, suara rakyat suara tuhan, juga bergeser kearah kekuasaan elit politik dan ekonomi, sementara rakyat sebagai pemilik kedaultan hanya berperan menjadi subordinat dari pemilik modal sosial, politik dan ekonomi.

Bahkan ironisnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan konstitusional ini seakan hanya menjelma seperti seonggok mitos Yunani tentang politik kuda troya.

Butuh Proses Transformasi

Untuk menghindari peran politik rakyat menjadi kuda troya, untuk sekedar menjadi tunggangan politik sesaat, maka butuh pengawalan proses demokrasi otentik, sebuah keharusan proses pemilihan bupati tahun 2020 menjadi momentum politik yang transformative, berupaya mentransformasikan kembali konsep kedaulatan politik rakyat.

Maka dalam mengusung konsep demokrasi tranformatif yang otentik dalam Pilkada ini, membutuhkan dua pilar rumusan strategis.

Pertama, merumuskan gerakan politik rakyat melawan oligarki yang telah lama menjadi pandemi demokrasi.

Kedua, mengadakan kenduri politik rakyat dalam rangka melakukan musyawarah bersama untuk menyusun proses pembelajaran politik yang berorientasi pada persoalan isu strategis, seperti keadilan ekonomi, kemiskinan, tata kelola sumberdaya alam untuk kemakmuran bersama, serta soal hadirnya kebangkitan politik dinasti.

Persoalan penguatan proses transformasi demokrasi juga akan menghadapi hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural lebih banyak dilakukan oleh kekuatan partai politik dan birokrasi.

Sementara hambatan kultural banyak dimainkan oleh figure tokoh lokal dan identitas keorganisasian sosial yang membangun ikatan emosional. Kalau kita strukturasi

Pola hubungan yang terjadi lebih merupakan relasi kekuasaan dan ketergantungan antara patron- client. Karena pola hungan yang sistematik ini yang kemudian mengaburkan hakekat kedaulatan politik rakyat.

Untuk memperkuat kembali kekutan kedaulatan politik rakyat, maka membutuhkan poros kekuatan sipil baru yang konsen membangun proses penyadaran politik yang berbasis pada isu dan ptoblem kerakyatan.

Memulai pola baru ini membutuhkan konsep anti thesis yang mendeligitimasi isu keberhasilan rezim pembangunan yang selama ini diklaim oleh koalisi penguasa, padahal masih banyak menyisakan anomali sosial,politik dan ekonomi.

Bahkan untuk mengintermediasi kerja poros sipil baru, dibutuhkan juga sebuah kolaborasi kekuatan sosial kritis lain dan partai politik oposisional.

Karena dengan meluasnya kekuatan kolaboratif kritis, maka akan memudahkan membangun pola komunikasi sosial dalam segala tingkatan sehingga mampu membangun keseimbangan dalam proses politik.

Selain itu untuk mentransformasikan spirit demokrasi sipil baru, juga dibutuhkan kerjasama  dengan jejaring media, atau memiliki media sendiri, apalagi dalam era digital peran media memiliki pengaruh strategis dalam melakukan perubahan, sangat masif dan meluas pengaruhnya.

Domestikasi Politik Sipil

Menapaki analisis C Wright Mills maupun membaca konteks politik Pilkada Banyuwangi 2020 masih jauh anatar cita dan fakta demokrasi. Momol utamya adalah masih kuatnya cengkraman kekuatan elitelit politik dan ekonomi.

Untuk mendekonstruksi anomaly politik elit itu, sudah saatnya mengelaborasi berbagai kepentingan dalam menyusun strategi kemandirian politik domestic yang egaliter dan memihak pada hak- hak keadilan dan kesejahteraan publik.

Pola strategi budaya demikian lebih mengajak publik untuk berfikir realistis dari produk pembangunan, tidak terjebak pada perspektif pejoratif, hanya terpesona dengan gemerlapnya keindahan pembangunan.

Karena publik juga harus menyadari, bahwa ada berbagai proses transaksional sebagaian elit untuk mendapatkan keuntungan, apalagi proses redistribusinya tidak memberikan nilai tamabah sosial ekonomi.

Maka sangat ironis, ketika publik juga tidak menyadari ada hak politik atas kedaulatan lingkungan dan sumber daya domestik yang kemudian mengalami degradasi struktural dan fungsional akibat kebijakan pemerintah daerah, yang secara konstitusional tidak memihak pada rakyat, hanya mengakomodasi kepentingan pihak tertentu melalui proses transaksi oligarkis.

Untuk memutus mata rantai hegemoni elit, maka perhelatan Pilkada membutuhkan reorientasi konseptual kinerja demokrasi untuk mengarus utamakan kedaulatan rakyat, dan kerangka berfikir demikian membutuhkan proses kontrak politik yang strategis untuk menjadi haluan mekanisme bagi perangkat penyelenggara Pemilu.

Sehingga mampu mengindoktrinasi relasi baru antara rakyat selaku pemilik kedaulatan dan pemberi mandat pada partai politik, eksekutif dan legislatif.

Untuk itu setiap perihal yang menyangkut kebijakan pembangunan strategis mengharuskan adanya legitimasi procedural melalui proses uji public.

Khususnya yang terkait dengan kebijakan eksploitasi sumberdaya alam, tata ruang dan fungsi agraria yang semakin mendesak karena adanya intensitas politik sehingga menjadi sumber konflik sengketa kepemilikan antara publik dan kekuatan elit.

Pada akhirnya, bahwa melalui perhelatan kontestasi pemilihan bupati ini perlu mengembalikan martabat hak konstitusional kedaulatan politik masyarakat. Jangan sampai rakyat hanya menjadi kisah kuda troya, pembungkus pertarungan kepentingan antar elit.

Kemudian rakyat hanya dipaksa untuk berkonstribusi politik Pemilu tanpa memiliki jaminan redistribusi kebijakan politik pemerintah yang memperkuat legitimasi hak- hak politiknya.***(penulis adalah aktifis pegiat masyarakat, lulusan akademisi dari Malang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER