Thursday, October 22, 2020
Home JATIM BANYUWANGI Cegah Klaster Pilkada, Bawaslu Bentuk Pokja Khusus Penindakan Pendisiplinan Prokes

Cegah Klaster Pilkada, Bawaslu Bentuk Pokja Khusus Penindakan Pendisiplinan Prokes

REPORTERHariyadi
- Advertisement -

KABAR RAKYAT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus untuk pelaksanaan tahapan pemilikan kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Tujuannya, selain mensukseskan pesta demokrasi, juga untuk penindakan dalam pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19.

Pembentukan Pokja ini sebagai tindak lanjut surat instruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 0561 serta keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 21 September 2020 lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Hamim, S.Pd.I yang juga sebagai ketua Pokja mengatakan, rapat pembentukan kelompok kerja pencegahan COVID-19 pada pemilihan serentak kali ini dilakukan secara daring, Rabu (23/9/2020) siang.

Baca : 25 Orang Tak Bermasker Dihukum Hafal Pancasila Hingga Nyanyi Indonesia Raya

“Sesuai instruksi, Pokja harus dibentuk terakhir tanggal 23 September 2020. Tugasnya selain melakukan pencegahan juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 selama tahapan pemilihan ini berlangsung, oleh siapapun, peserta, penyelenggara maupun pemilih,” ucap Hamim.

Masih menurut Hamim, selain unsur Bawaslu, struktur pokja ini juga diisi oleh Unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, KPU, Satpol PP hingga satgas COVID-19 Banyuwangi.

Diharapkan dengan masuknya unsur-unsur tersebut, penanganan pelanggaran protokol kesehatan selama gelaran Pilkada ini menjadi kordinatif dan terukur.

Baca : Antisipasi Penyebaran Klaster Pilkada Kapolresta Banyuwangi Koordinasi Bersama KPU

“Misalnya ada upaya pengerahan massa yang besar dalam tahap penyelenggaraan tahapan pilkada dan itu berpotensi penyebaran dan penularan COVID-19, maka tugas pokja ini untuk melakukan pencegahan hingga penindakan nantinya,” tambah Hamim.

Sebagai upaya penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pilkada. Pokja khusus akan berpedoman pada ketentuan perundang undangan seperti UU Hukum Pidana, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2020, hingga UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Sejumlah unsur yang hadir dalam rapat daring pembentukan Pokja dan tergabung dalam Pokja Pencegahan COVID-19, sangat disambut positif pembentukan pokja guna mencegah timbul klaster Pilkada.

Baca : Kopi Sedayu Coffe Proses Tradisional Rasa Original Songgon

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banyuwangi, Anacleto Da Silva mengaku optimis penyebaran COVID-19 akan berhasil ditekan terutama saat tahapan Pilkada berlangsung. Namun jika semua pihak berperan dan berjalan beriringan.

“Saya optimis kalau semua beriringan dan berperan, tidak mungkin terjadi claster baru penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada,’’ ucap Kepala Satpol PP Banyuwangi ini.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER