Senin, Januari 25, 2021
Beranda JATIM BONDOWOSO Dasar Hukum Adanya Kotak Sedekah Versi Sekda Soekaryo Disoal Fraksi PKB

Dasar Hukum Adanya Kotak Sedekah Versi Sekda Soekaryo Disoal Fraksi PKB

REPORTERIfa Bahsa

KABAR RAKYAT – Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bondowoso, Sutriono, mempertanyakan terapan dasar hukum yang dibeberkan Penjabat Sementara (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Soekaryo, yang telah dimuat di beberapa media kemarin, Jumat (8/1/2020).

Sutriono menjelaskan, Pemerintah Daerah seharusnya memahami secara utuh dalam menerapkan dasar hukum yang disebutkan tersebut.

“Jelas disebutkan, dalam PP 16 Tahun 2015 Pasal 8, seluruh hasil pengumpulan sumbangan masyarakat yang diterima oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dikelola sesuai dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,”jelas Sutriyono saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (6/1/2020).

Tentang Permensos, kata Sutriyono, Pasal 27 Nomor 15 Tahun 2017, ayat (1) penerimaan pengumpulan sumbangan masyarakat berbentuk uang oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) hasil sumbangan disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Pengumpulan Sumbangan Masyarakat berbentuk uang harus dimasukkan ke dalam dokumen anggaran bendahara umum daerah sebagai pendapatan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dan didalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat sebagai pagu belanja/penggunaan bantuan sosial,”tuturnya.

Menurut Sutriyono, mekanisme anggaran tersebut akan menghasilkan penyesuaian pagu belanja melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran yang diajukan kepada Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat.

“Mestinya diajukan dulu ke kepala kantor Direktorat Jendral Pembendaharaan untuk disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran,”ungkapnya.

Sutriyono menambahkan, ketentuan pada Pasal 11 angka (2) PP 16 tahun 2015 Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan sosial di kabupaten/kota. Begitu pula dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42A Tahun 2019 juga jelas menjelaskan sumber dana Tape Manis.

“Pada pasal 10, menjelaskan 2 sumber pembiayaan Gerakan Tape Manis, pertama berasal dari APBN, APBD Prov/Kab, APBDes/Kelurahan. Kedua berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat salah satunya dari sumbangan masayarakat,”imbuhnya.

Sutriono mempertanyaan, apakah ketentuan PP 16 tahun 2015 pasal 11 angka (2) dan Permensos pasal 27 angka (1 dan 2) sudah dilaksanakan oleh Pemkab.

“Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, pertanyaannya apakah kegiatan menarik sadekah itu sah atau ilegal, berdasarkan peraturan perundang undangan. Karena setiap pasal dalam regulasi pasti memiliki hubungan keterkaitan yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan. Sebagai pejabat pembantu Bupati, seharusnya Bapak Sekda membaca aturan secara lengkap serta memberikan penjelasan yang jujur dan utuh kepada masyarakat,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Soekaryo, SH, MM menjawab polemik kotak amal dalam program Bondowoso Bersedekah, menentang pernyataan yang menyatakan sumbangan masyarakat adalah pungli.

“Kebijakan kotak amal Bondowoso Bersedekah sudah mengacu pada UU 13 2011, PP 16 Tahun 2015, Permensos No. 15 Tahun 2017 dan Perbup Bondowoso Nomor 42A Tahun 2019 tentang Tentang Gerakan dan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin Kabupaten Bondowoso. Kotal amal Bondowoso Bersedekah, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur memperkaya diri”, tegas Soekaryo.*

EDITORSetiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca