Datangi Kejaksaan, FPUI Tanya Penegakan Hukum Putusan MA

94 views
banner 468x60)
Fpui

Foto: KH Abdul Hanan dari FPUI

KABARRAKYAT.ID – Geram terhadap perkara logo palu arit tak kunjung tuntas. Forum Peduli Umat Indonesia (FPUI) Banyuwangi mendatangi Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Senin (21/1/2019).

Putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara tersebut harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Sebab jika diabaikan pihaknya akan mengambil langkah tegas.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Forum Peduli Umat Indonesia (FPUI) Banyuwangi, KH. Abdul Hanan usai mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi di Jalan Jaksa Agung Suprapto, No. 111, Kelurahan Penganjuran, Banyuwangi, Senin (21/1/2019).

Dalam kesempatan itu, KH. Abdul Hanan diterima Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Thoriq Mulahela, SH.

“Kedatangan kami yang pertama adalah untuk silaturahmi, kedua untuk mendukung proses hukum yang dari Mahkamah Agung terkait perkara logo palu arit. “Kami harapkan kejaksaan bertindak dengan atas nama kepastian hukum dengan mengeksekusi terpidana BP (Budi Pego),” kata KH. Hanan.

“Kalau tidak dieksekusi, pasukan saya akan turun ke lapangan untuk mengeksekusi. Karena yang bersangkutan meresahkan masyarakat, karena berkait partai terlarang,” tegasnya.

Hasil dari pertemuan FPUI dengan Kasi Intel Kajari Banyuwangi, lanjut KH Hanan, Kejari secepatnya akan memproses perkara itu.

“Yang disampaikan Kejaksaan kepada kami, Insyaallah Kejaksaan segera mengeksekusi. Kejaksaan juga meminta dukungan dari berbagai elemen masyarakat terkait perkara ini. Dan saya bilang jangan khawatir, seluruh ulama yang ada di Banyuwangi sudah siap untuk menangkap masalah ini. Saya juga sampaikan, jangan mengeman orang satu, kalau mengeman orang satu sama saja tidak membela negara,” tandasnya.

Terpisah, Ahmad Rifai, SH salah satu Kuasa Hukum Budi Pego menanggapi kedatangan FPUI ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Ahmad Rifai melalui WhatsAppnya menyampaikan, jika pihaknya tetap mengacu pada Pasal 270 KUHP.

“Kami tetap berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 270 KUHAP, eksekusi belum bisa dilaksanakan, karena harus menunggu salinan putusan resmi,” ujarnya.

Menurutnya, siapapun harus menghormati hukum. “FPUI dan siapapun harus menghormati hukum acara. Menegakkan hukum tidak boleh dengan melanggar hukum. Apa kepentingan mereka meminta eksekusi segera dilaksanakan?,” tutupnya.

Telah diberitakan, pihak Kejaksaan sudah melayangkan surat panggilan kedua terhadap BP. Namun hingga kini belum ada kabar selanjutnya untuk panggilan ketiga kapan akan dilayangkan.

Reporter : Fattahur

Editor : Rony DE

banner 468x60)

#penegakan hukum #perkara logi palu arit #Putusan MA

Author: 
    author

    Related Post

    banner 468x60)

    Leave a reply