Dishub-Dikominfo Disorot Banggar DPRD Gara-gara PAD

179 views

Foto: H.M Joni Subagio Wakil Ketua DPRD dan Sekda Jajad Sudrajat

KABARRAKYAT.ID Kinerja Dinas Perhubungan dan Dinas Infokom Persandian menjadi sorotan anggota Badan anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi. Sebab hingga triwulan ke empat tahun 2018 ini, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir serta retribusi pengendalian menara telekomunikasi masih minim sekali.

Wakil Ketua DPRD, H. Joni Subagio selaku pimpinan rapat Badan Anggaran mengatakan, dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, beberapa anggota Badan Anggaran merasa kurang puas terkait dengan penjelasan Dishub dan Dikominfo atas kendala yang menjadi penyebab minimnya penerimaan pajak parkir dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

“ Finalisasi pembahasan RAPBD tahun 2019 kita tunda kembali, karena anggota Badan Anggaran masih ingin mengkaji kendala minimnya penerimaan pajak parkir dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, karena penjelasan dari Dishub maupun Dikominfo kurang dapat diterima, “ ucap H. Joni Subagio saat dikofirmasi Kabar Rakyat, Senin (05/11/2018).

Untuk memperoleh penjelasan yang lebih gamblang terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Dishub maupun dkominfo, rencananya Badan Anggaran minta Komisi III untuk melakukan rapat kerja evaluasi terhadap kinerja dua SKPD tersebut.

“ Insyalloh dalam waktu dekat ini, Kita minta Komisi III yang membidangi anggaran memanggil Dishub dan Dikominfo untuk memberikan penjelasan yang lebih akurat, teknis, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah kebijakan, “ ungkap H. Joni.

Berdasarkan data laporan realisasi penerimaan per SKPD, sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2018. Penerimaan pajak parkir yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan baru terealisasi sebesar Rp. 697 Juta atau 16,10 persen dari target sebesar Rp. 4,3 Miliar.

Sedangkan penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang menjadi kewenangan Dikominfo untuk memungut baru terealisasi sebesar Rp. 179 Juta atau 35,95 persen dari target sebesar Rp. 500 Juta.

Sementara dkonfirmasi terpisah Ketua TAPD, Drs.Djadjad Sudrajat menyampaikan, proses pembahasan RAPBD tahun 2019 antara eksekutif dan DPRD selaku fungsi pengawasan berjalan normatif, akuntabel dan transparan.

“Pembahasan RAPBD antara dewan selaku fungsi pengawasan dan eksekutif selaku pelaksana sudah ada pondasi yang nyaman sehingga proses pembahasan berjalan dengan lancar, saling memberi masukan dan saling mengingatkan, “ ucap Djadjad Sudrajat
Pembahasan RAPBD tahun 2019 belum finalisasi, karena masih berkutat pada realisasi Pendapatan Daerah yang belum mencapai target.

Sekretaris Daerah optimis hingga akhir tahun anggaran 2018, penerimaan PAD bisa mencapai 90 persen, dan yang penting tidak menganggu cash flow daripada belanja daerah.

Reporter : Hariyadi

Editor : Coi/Choiri

banner 970x90









Loading...

#DPRD Banyuwangi #pendapatan asli daerah

Author: 
    author

    Related Post

    banner 800x600)

    Leave a reply