Saturday, August 8, 2020
Home BANYUWANGI DPRD Banyuwangi Susun Progam Peraturan Daerah untuk 2021

DPRD Banyuwangi Susun Progam Peraturan Daerah untuk 2021

KABAR RAKYAT – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi akan segera menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk Tahun 2021 lebih awal.

Ketua Bapemperda, Sofiandi Susiadi mengatakan, berdasar kesepakatan hasil rapat internal, memutuskan melakukan persiapan penyusunan Propemperda tahun 2021 lebih awal.

Pertimbangannya, kata Sofiandi, semangat Omnibus Law yang substansinya adalah bagaimana Peraturan daerah itu sifatnya substansial menyangkut khalayak luas dan kebijakan-kebijakan strategis yang belum pernah diatur.

Artinya ada unsur genuine atau yang benar-benar belum diatur yang menyangkut kemajuan pembangunan daerah. Sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan pembahasan regulasi daerah yang pernah dikeluarkan.

Kalaupun ada perubahan maka dibutuhkan pertimbangan dan kajian yang matang.

“ Kita dirumah Bapemperda ini betul-betul berbicara tentang bagaimana sebuah Raperda itu berkualitas tidak sekedar kuantitas ini poin pentingnya , “ ucap Sofiandi Susiadi kepada Kabar Rakyat, Kamis (09/07/2020).

Menindaklanjuti hal tersebut, Bapemperda telah mengirimkan surat tertanggal 6 Juli 2020 yang ditujukan kepada Ketua fraksi-fraksi, ketua Komisi, serta Pimpinan dan anggota DPRD untuk segera menyiapkan dan mengusulkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dijadikan Propemperda tahun 2021.

[the_ad id=”29596″]

“ Jauh lebih awal Bapemperda mengirimkan surat edaran ini atau permohonan ini agar efek kualitasnya terasa , “ ungkapnya.

Setelah Bapemperda menerima usulan-usulan Raperda, baik usulan DPRD maupun dari eksekutif, pihaknya akan melakukan secara intensif beberapa proses tahapan seperti halnya rapat-rapat pemaparan Raperda untuk mengetahui kajian filosofinya, sosiologisnya dan keterkaitan dengan Omnibus Law. Jika usulan-usulan Raperda itu tidak genuine dan tidak relevan, maka akan di hapus.

Selain itu Bapemperda juga akan memaparkan usulan Raperda bersama eksekutif dan melibatkan elemen masyarakat, agar rumusan Raperda sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan sesuai amanat UU No. 12 tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2014 tentang produk hukum daerah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER