DPRD dan DRD Bondowoso Suruh Eksekutif Pakai Perda Kadaluarsa?

  • Whatsapp
KABAR RAKYAT – Statement Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Riset Daerah (DRD) Bondowoso menyikapi persoalan toko swalayan yang sedang menjadi buah bibir masyarakat, menuai kontroversial.
Keduanya justru ingin menertibkan toko swalayan menggunakan Perda yang sudah ‘kadaluarsa’, dengan alih-alih menjawab persoalan Perda No 5 Tahun 2020 yang disinyalir melenceng dari Naskah Akademik (NA).
Perda baru sudah jelas yakni No 5 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, DPRD dan DRD justru kompak meminta eksekutif untuk menerapkan aturan Perbup Nomor 39 Tahun 2013 yang merupakan turunan Perda No 3 Tahun 2012 yang sudah tak berlaku.
Imam Khalid Andiwijaya , Ketua Fraksi PPP DPRD Bondowoso mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap toko modern yang tak sesuai dengan Peraturan Bupati nomer 39 tahun 2013 sebelum eksekutif membuat Perbup tentang penataan pasar Modern, Minggu (14/3/2021).

“Ide yang sangat bagus dari DRD untuk menertibkan beberapa toko swalayan yang tak sesuai dengan Perbup 39 tahun 2013,” kata Andy yang tak lain merupakan anggota Pansus Perda No 5 Tahun 2020.
Padahal, dalam Perda nomor 5 Tahun 2020 Pasal 60 disebut bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2012  Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dipakainya Perda ‘kadaluarsa’ itu dikuatkan oleh Dosen Hukum Acara, Fakultas Syariah IAIN Jember, Achmad Hasan Basri. Ia mengatakan, dalam ilmu perundang-undangan, ada asas yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *