DPRD Janji Bahas Perhutanan Sosial di Level Ketua

  • Whatsapp
LMDH_Ficky Septalinda
Ketua Komisi IV Taufiq dan Ketua Komisi 1 Ficky Septalinda

Hearing: Ketua Komisi IV DPRD Taufiq dan Ketua Komisi IV Ficky

KABARRAKYAT.ID – Komisi bidang hukum dan Komisi bidang pembangunan di DPRD Banyuwangi, berjanji menindaklanjut aspirasi Forum LMDH Banyuwangi Raya, terkait persoalan dalam implementasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial, yang bisa picu konflik petani hutan.

Hal itu disampaikan, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda. SE usai hearing bersama Forum LMDH Banyuwangi Raya terkait dengan kurang baiknya implementasi atau pelaksanaan Permen LHK tentang Perhutanan Sosial ini

“Hasil rapat hearing bersama Forum LMDH ini masih akan saya sampaikan kepada pimpinan DPRD Banyuwangi terlebih dahulu, “ ucap Ficky Septalinda.

Pada intinya, ucap Ficky dibutuhkan peran pemerintahan desa dan masyarakat pengelola perhutanan sosial mampu membangun kelembagaan secara solid, baik dalam mengatur maupun membagi manfaat hutan secara adil.

“ Kepala Desa harus mengetahui secara pasti keberadaan LMDH maupun kelompok-kelompok baru tersebut, wajib ada musyawarah agar tidak menimbulkan konflik antar petani hutan, “ pungkas Ficky Septalinda.

Seperti diberitakan, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum LMDH Banyuwangi Raya mendatangi DPRD Kabupaten Banyuwangi guna menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani Banyuwangi.

Baca juga:

Salah satu perwakilan Forum LMDH Banyuwangi Raya, Nur Khamid menyampaikan keresahan masyarakat yang tergabung dalam LMDH, dan telah melakukan kerjasama dengan Perhutani cukup lama melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), khawatir terusir pasca terbitnya Permen LHK baru, yang diikuti dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat baru yang juga merasa punya hak untuk mengelola lahan Perhutani tersebut.

“ LMDH sejatinya sangat mendukung adanya Permen LHK No. P.39 ini, namun dalam implementasinya muncul adanya pokja percepatan PHBM yang juga memunculkan lembaga-lembaga maupun kelompok baru, yang berpotensi menimbulkan konflik, “ ucap Nur Khamid saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, Senin (08/10/2018) di Gedung DPRD Banyuwangi.

Selain hal itu, ketegangan antar kelompok masyarakat semakin hangat, pasca datangnya tim dari Kementerian LHK yang justru melakukan verifikasi kepada kelompok-kelompok baru pada tanggal 04 September 2018 yang lalu.

“ Situasi antar petani hutan di Desa Kalipahit, Kendalrejo, Purwoagung dan Sumberasri memanas, pasca datangnya tim verifikasi dari Kementerian LHK yang justru memverifikasi kelompok baru, bukan kepada kita yang telah lama melakukan pola kemitraan dengan Perhutani, “ ucapnya.

Forum LMDH Banyuwangi Raya berharap kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi mampu menjembatani persoalan pengelolaan lahan Perhutani tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik antar petani di hutan.

Reporter: Hariyadi

Editor: Coi/Choiri

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *