DPRD Minta Pengembangan Pulau Tabuhan Melibatkan Masyarakat

  • Whatsapp
Komisi II DPRD Banyuwangi sidang tentang Pulau Tabuhan
Komisi II DPRD Banyuwangi sidang tentang Pulau Tabuhan bersama Dinas Pariwisata.

KabarRakyat.ID – Komisi II DPRD Banyuwangi minta rencana pengembangan wisata Pulau Tabuhan perlu memperhatikan dan melibatkan masyarakat lokal agar semua bisa merasakan manfaatnya, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang membidangi harus intensif melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif yang justru menjadi penghalang terhadap rencana pengelolaan wisata Pulau Tabuhan oleh pihak investor.

Read More

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II, Hj. Mafrochatin Ni’mah usai menggelar rapat kerja bersama Dinas kebudayaan dan Pariwisata, Senin (10/02/2020).

Hj. Ni’mah mengatakan, pada rapat kerja Komisi II, pihaknya menekan kepada eksekutif agar dalam klausul perjanjian sewa Pulau Tabuhan dengan investor (EBD Paragon,Singapura) ada aturan yang berpengaruh positif bagi warga sekitar.

“ kami ingin ada klausul yang lebih rejet tentang ketelibatan masyarakat dalam pengelolaan Pulau tabuhan oleh pihak investor, yang tertuang dalam perjanjian sewa, kalau nantinya masyarakat tidak dilibatkan, ya tahu sendiri, karena Pulau Tabuhan itu milik masyarakat Banyuwangi, harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,  “ ucap politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Menurut Hj.Ni’mah, dalam rapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengakui bahwa pihaknya belum melakukan sosialisasi terkait dengan akan disewakannya Pulau tabuhan kepada pihak investor kepada masyarakat, dengan alasan Mou perjanjian sewa Pulau Tabuhan antara Pemkab Banyuwangi dengan EBD Paragon, Singapura belum clear seratus persen.

“ kami berharap jika memang perjanjian sewa Pulau Tabuhan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, semua aspek harus dipikirkan , “ ungkapnya.

Diakhir wawancara, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi juga meminta kepada eksekutif agar mengundang hadirkan anggota dewan saat penyampaian paparan oleh EBD Paragon, Singapura selaku investor penyewa Pulau Tabuhan.

“ Kami tadi minta kepada eksekutif, perlu dijelaskan kepada kita, Pulau tabuhan kan milik kita bersama, kalau dewan ditanya oleh masyarakat justru tidak mengerti kan aneh, “ pungkas Hj. Mafrochatin Ni’mah.

Terpisah Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata Banyuwangi, HM.Bramuda menyampaikan, rapat kerja bersama Komisi II dalam rangka menjelaskan rencana disewakannya Pulau Tabuhan kepada pihak investor yang saat ini menjadi perbincangan hangat dimasyarakat.

Yang intinya Pulau Tabuhan sebagai aset daerah harus di optimalkan seiring dengan pengembangan kecamatan Wongsorejo kedepan.

“ Ingat dampak dari keberadaan TOL ini luar biasa, nanti Wongsorejo tidak lagi menjadi akses utama menuju Banyuwangi, mereka langsung ke ketapang sebagai pintu keluar TOL, ini kita siapkan untuk Wongsorejo salah satunya pengembangan wisata Pulau Tabuhan, “ jelas Bramuda.

Aksi demo Pulau Tabuhan
Aksi demo elemen masyarakat yang menyoal Pulau Tabuhan.

Tentu dalam hal ini ada pro dan kontra, namun yang perlu digaris bawahi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen pengembangan pariwisata Pulau Tabuhan harus berdampak positif terhadap masyarakat, khususnya warga kecamatan Wongsorejo.

“ Kita masih menunggu presentasi dari EBD Paragon Singapura selaku investor pengelola Pulau Tabuhan, kalau konsepnya sesuai dengan konsep pemerintah Daerah tentu akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita tunggu saja, “ ucap Bramuda.

Selanjutnya jika konsep yang dipaparkan pihak investor memberikan dampak manfaat bagi masyarakat, tentu perjanjian sewa Pulau Tabuhan akan kita lanjutkan ketahap berikutnya.

“ ini kan masih tahap MoU belum perjanjian kerja sama, masih panjang tahapannya, pro dan kontra di masyarakat ini sebuah pembelajaran, praduga agar Pemda berhati-hati dalam proses pengembangan Pulau tabuhan ini, “ kata Bramuda.

Pulau Tabuhan itu nantinya akan dibangun sebuah resort, permainan air, wahana dan lain-lain agar Pulau Tabuhan menjadi “The Best Number One Tourism In Banyuwangi” karena selama ini Tabuhan menjadi jujugan kedua setelah Pulau Menjangan, Bali.

Sementara dihari yang sama, puluhan elemen masyarakat yang mengatasnamakan “ Forum Peduli Banyuwangi “ menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mereka menuntut Bupati Banyuwangi membatalkan perjanjian sewa Pulau Tabuhan.

Meminta DPRD banyuwangi memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk tidak menyewakan Pulau Tabuhan. Menuntut pengembangan Pulau Tabuhan sebagai konservasi ekosistem biota laut. Dengan alasan hilangnya akses publik terhadap kawasan tersebut.

Reporter : Hariyadi

Editor : Choiri

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *