DPRD Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa

  • Whatsapp

Ratusan perangkat desa se Kecamatan Cluring mendengarkan penjelasan tentang Perda Perangkat Desa yang baru disahkan DPRD

Banyuwangi, DPRD Kabupaten Banyuwangi mengelar sosialisasi produk hukum daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Senin (06/11/2017) di Aula Kecamatan Cluring.

Kegiatan sosialisasi diikuti Kepala Desa, Perangkat Desa se kecamatan Cluring, serta di hadiri Sekretaris Komisi I DPRD Banyuwangi, Gunawan,SE, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi, Abdul Azis Hamidi,SE.MM serta Sekretaris Kecamatan Cluring,Titik Handayani,SE.

Sekretaris Komisi I, Gunawan saat memberikan sambutan pembuka mewakili Pimpinan DPRD menyampaikan, kegiatan sosialisasi Perda No. 3 tahun 2017, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para Kepala Desa dan masyarakat terkait dengan regulasi daerah yang mengatur tentang Perangkat Desa.

“ Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Desa maupun masyarakat tentang mekanismen pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,serta hak kewajibannya dan larangannya,” jelas Gunawan dihadapan peserta sosialisasi.

Menurut Politisi Demokrat asal daerah pemilihan Banyuwangi V ini, sosialisasi tatap muka secara langsung kepada masyarakat, merupakan media efektif dalam memberikan informasi, terkait dengan produk hukum daerah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi, Abdul Azis Hamidi saat memberikan materi menjelaskan, terbitnya Perda No.3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

“ Dasar hukum disusunya Perda Perangkat Desa adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,”jelas mantan Camat Kota Banyuwangi.

Perangkat Desa terdiri dari, Sekretaris Desa,Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala desa. Untuk pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

“ Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa, berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk desa yang tinggal tetap diwilayah tersebut, perlu diingat pengangkatan Kepala dusun tidak melalui proses pemilihan,” jelasnya.

Masa kerja perangkat desa , sampai yang bersangkutan berusia 60 tahun. Perangkat Desa berasal dari penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU), berusia minimal 20 tahun hingga 42 tahun. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa.

“ Salah satu persyaratan khusus bagi perangkat desa adalah memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik.minimal program Microsoft Word(MS) dan Microsoft Exxel,” ungkap Abdul Azis Hamidi.

Pengangkatan perangkat desa,dilaksanakan dengan mekanisme penjaringan, penyaringan, konsultasi kepada Camat, penerbitan rekomendasi Camat dan selanjutnya pengangkatan. Sedangkan untuk pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada camat.

“ Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia,  permintaan sendiri dan diberhentikan,” ucap Abdul Azis Hamidi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. Terkait dengan jenis dan besaran tunjangan dan penerimaan lainnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi, Abdul Azis Hamidi,SE.MM bersama Sekretaris Komisi I DPRD Banyuwangi, Gunawan,SE melakukan sosialisasi Perda Perangkat Desa

Selanjutnya, Gunawan menjelaskan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Desa, diantaranya membentu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi desa, serta membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Perangkat Desa dilarang merugikan kepentingan umum, melakukan kolusi,korupsi dan nepotisme,menjadi pengurus Partai Politik, dan meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut, tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Diakhir acara Gunawan mengatakan, sosialisasi yang digelar  oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang Perangkat Desa, selain sebagai pedoman yang bisa  dijadikan acuan oleh Kepala Desa.

Sementara salah satu peserta sosialisasi, Perangkat Desa Sraten, Sudadi menyatakan, sosialisasi produk hukum daerah yang berkaitan dengan Desa sangat penting.Harapannya DPRD Kabupaten Banyuwangi lebih intens melakukan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat desa. Sehingga banyaknya regulasi tentang desa beserta turunannya dapat segera dipahami oleh perangkat desa.

Reporter : Hariyadi

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *