DPRD Tetapkan 16 Judul Raperda di Propemperda 2021

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – DPRD Banyuwangi menetapkan 16 judul dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2021, dibahas rapat paripurna internal dewan, kemarin, Jum.at malam pekan lalu.

Ketua Badan pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda DPRD, Sofiandi Susiadi mengatakan, dalam rangka optimalisasi kualitas produk peraturan daerah pada propemperda tahun 2021. Pihaknya berupaya melakukan penyusunan propemperda dengan mekanisme yang terukur,transparan dan akuntabel.

Bacaan Lainnya

Dan salah satu mekanisme yang terukur,transparan dan akuntabel yang dimaksud adalah, memberikan kesempatan yang cukup bagi pengusul raperda untuk menyampaikan argumentasi dan kajian ilmiah atau keterangan logis yang mendasari Raperda diusulkan.

“ Keterangan logis yang dipaparkan oleh  pengusul Raperda memuat alasan filosofis, sosiologis dan yuridis , “ ucap Sofiandi Susiadi kepada Kabar Rakyat, Senin (30/11/2020).

Dari 29 judul Raperda yang masuk atau diusulkan dalam propemperda tahun 2021, setelah dilakukan kajian bersama  eksekutif serta memperhatikan hasil konsultasi dan ketentuan Perundang-Undangan. Bapemperda bersama eksekutif menyepakati 16 judul Raperda yang menjadi prioritas propemperda tahun 2021.

“ Dari 16 judul Raperda yang menjadi prioritas propemperda tahun 2021, 7 (tujuh) judul raperda merupakan inisiatif DPRD, dan 9 (sembilan) judul raperda merupakan usulan eksekutif , “ ucap Politisi Partai Golkar Asal Kecamatan Cluring ini.

Sofiandi menyampaikan, jumlah propemperda yang mencapai 16 judul Raperda tersebut juga melalui tahapan konsultasi ke Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

“ Pempov melalui Biro Hukum menilai Banyuwangi produktif, Tatkala daerah lain hanya mampu membahas lima raperda di masa pandemi covid-19, Banyuwangi mampu membahas sepuluh raperda , “ ucap Sofiandi.

Selanjutnya regulasi yang menjadi rujukan penyusunan Program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, antara lain,  Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 2011.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur No. 13 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Keputusan DPRD Kabupaten Banyuwangi No. 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Banyuwangi.***

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *