Saturday, August 8, 2020
Home PEMERINTAHAN DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Pengesahan Raperda Menjadi Perda

DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Pengesahan Raperda Menjadi Perda

KABAR RAKYAT – DPRD Trenggalek menggelar paripurna dengan agendam membahas dua hal penting yakni soal Rancangan Peraturan Daerah dan Penyampaian Raperda laporan pertanggungjawaban APBD 2019 oleh Bupati M. Nur Arifin, di gedung DPRD, Kamis (9/7).

Rapat paripurna dipimpin Samsul Anam Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua DPRD. Turut menghadiri Bupati M. Nur Arifin bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pembukaan, Ketua DPRD Samsul Anam mengingatkan kepada para peserta rapat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap mematuhi aturan fisical distancing.

Enam rancangan peraturan daerah (Raperda), kata Samsul Anam, sudah melalui pembahasan ditingkat Pansus sejak 2019 tahun lalu dan dilanjutkan secara maraton dilakukan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut serta dikonsultasikan kepada gubernur. Selanjutnya bisa di syahkan menjadi Perda

Berikut rincian aturannya, dua Raperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Kebudanyaan, Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana kedua ranperda ini sudah dilakukan oleh pansus I yang dipimpin oleh Husni Taher Hamid.

Hasil kajian Panitia Khusus (Pansus) II yang dibacakan oleh M.Hadi, mengatakan jumlah Raperda yang layak ditetapkan menjadi perda, hanya 1 yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sementara hasil kajian Pansus III yang dipimpin oleh Sukarodin, jumlah Raperda yang akan ditetapkan menjadi perda, sebanyak 3 Raperda antara lain Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah.

[the_ad id=”29596″]

Dalam paparannya diruang paripurna, Pansus III yang dibacakan oleh juru bicaranya Bambang Sutopo menjelaskan berdasarkan rapat pembahasan dengan tim asistensi, ada beberapa pasal yang belum sesuai sehingga dilakukan penghapusan maupun menambah muatan muatan sehingga maksud dan tujuan maksud dibuatnya peraturan ini, bisa tercover didalamnya.

“Setelah menjalani hasil fasilitasi akhirnya pansus III memutuskan hasil akhir ranperda penanggulangan kemiskinan terdiri atas 7 bab dan 54.b pasal, Raperda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga terdiri atas 8 bab dan 52 pasal dan ranperda tentang sistem kesehatan daerah terdiri atas 9 bab dan 37 pasal,” pungkas Bambang.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER