DPRD Trenggalek Hearing Bersama LSM Terkait Tidak Efektifnya Anggaran Covid-19

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – DPRD Trenggalek hearing dengan elemen masyarakat gabungan Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu ( 10/6).

Dalam pokok bahasan, diajukan permohonan untuk meninjau kembali pelaksanaan penanggulangan penyebaran covid 19, utamanya terkait anggaran pada pendirian Checkpoint dibeberapa titik, serta beberapa masalah terkait Bansos.

Read More

Mugianto, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek mengatakan bahwa pihaknya telah menerima masukan apa yang disampaikan oleh gabungan LSM terkait pengaduan tentang pelaksanaan serta efisiensi anggaran pada tiga titik Checkpoint dan tentang program bantuan sosial untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dalam Hearing yang digelar hari ini, sekretariat DPRD utamanya Komisi IV, menghadirkan beberapa OPD teknis yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan Covid-19, untuk dimintai klarifikasi atas adanya masukan masyarakat.

“Para OPD teknis hadir, maka para penyampai aspirasi bisa berkomunikasi langsung dan menyampaikan apa maksud dan tujuan digelarnya hearing kali ini, sehingga hasilnya bisa dijadikan kajian serta tindak lanjut kedepannya,” papar Mugianto.

Beberapa point yang disampaikan perwakilan Gabungan LSM antara lain menanyakan anggaran dalam penggunaan Checkpoint serta bantuan sosial dan beberapa pelaksanaan penanganan Covid-19.

Dari hasil bearing kali ini, Mugianto Ketua Komisi IV memberikan masukan bahwasannya, Checkpoint diminta untuk tidak dihapuskan, karena checkpoint didirikan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Mengingat menghadapi new normal, peran ceckpoint sangat penting untuk menekan penyebaran covid 19, Komisi IV meminta cekpoint jangan hapus dulu.

Peran checkpoint masih sangat diperlukan untuk mencscreaning masyarakat untuk menekan penyebaran virus covid 19, namun skema pelaksanaannya dilapangan, OPD yang terkait untuk mengevaluasi kembali, tentang keberadaan cek point.

” Untuk keberadaan cheakpoint kami mengharap ada skema yang mungkin lebih efektif dalam pelaksanaannya sehingga dapat menekan anggaran pemerintah. Tidak harus melibatkan orang banyak sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan honor yang terlalu besar,” pungkas Mugianto.***

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *