Friday, September 18, 2020
Home PERISTIWA HUKUM Dua Pejabat di Kecamatan Grogol dan Desa Bendosari Kediri Tersangka Penipuan AJB

Dua Pejabat di Kecamatan Grogol dan Desa Bendosari Kediri Tersangka Penipuan AJB

REPORTERJIN
- Advertisement -

Kasatreskrim AKP Gilang “Keduanya sudah kami tetapkan tersangka SH dan MD”

KabarRakyat – Dianggap Cukup bukti melakukan dugaan tindak pidana kasus penipuan pembuatan Akta Jual Beli (AJB), dua orang oknum pejabat di Pemerintah Kecamatan Grogol inisial SH dan Pemerintahan Desa Bendosari Kecamatan Kras inisial MD, akhinya ditetapkan tersangka oleh penyidik Satun Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri.

Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono melalui Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Gilang Akbar mengatakan penetapan kedua tersangka itu setelah dilakukan gelar perkara. “Keduanya sudah kami tetapkan tersangka SH dan MD,” ucap AKP Gilang, Senin (10/8/2020).

Dikatakan AKP Gilang, kedua tersangka terjerat dugaan kasus penipuan pembuatan akta jual beli (AJB). Awal kejadian pada tahun 2016 di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri mendapat program prona dalam pengurusan Pembuatan Akta tanah Jual beli.

Baca: Ditinggal Teman Laki-laki, Gadis 16 Tahun Ditemu Warga Pantai Grajagan

“Tersangka MD Kades ini setelah dari kantor BPN Kabupaten Kediri melakukan sosialisasi terkait dengan akan adanya program prona tersebut,” terang Kasat Reskrim Polres Kediri.

Setelah melakukan sosialisasi, lanjut AKP Gilang, ditindak lanjuti dengan pembentukan panitia untuk menampung para warga yang akan mendaftar dan mengumpulkan persyaratan.

Jika ada pemohon yang kekurangan persyaratan berupa akta tanah maka langsung berhubungan dengan Kades.

Baca: Jasad Survival Gunung Piramid Ditemu Batalyon 514 Raider

“Bagi pemohon yang kurang persyaratan menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya ditentukan oleh tersangka MD sebesar 1% (satu persen) dari nilai harga jual tanah yang dimiliki,” tutur AKP Gilang.

Lanjut dibeberkan AKP Gilang, MD setelah menerima uang dari pemohon kemudian menyerahkan kepada SH selaku PPATS yakni mantan pejabat Camat Kras yang kini menjabat di Kecamatan Grogol.

“Tersangka SH sebagai jasa dalam pembuatan akta tanah tersebut meminta 1 persen,”beber AKP Gilang.

Namun pada tahun 2017 di Desa Bendosari tidak mendapat kuota program prona akan tetapi pada tahun 2018 mendapat program PTSL. Yang mana dalam persyaratan pengurusan Sertipikat tanah tersebut akta tanah bukan merupakan syarat mutlak yang bisa diganti dengan surat keterangan penguasaan tanah.

Baca: Sekdaprov Jatim Bersama PTPN X dan UMG Panen Perdana 7 Klon Tebu

Pada tahun 2019 Sertipikat tanah milik warga hampir semuanya jadi, lanjut diungkapkan AKP Gilang, namun selama ini warga tidak pernah tahu dan tidak mendapat salinan terkait pengurusan akta tanah yang pernah diurus melalui tersangka MD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER