Dugaan Penipuan Penggelapan Empat Oknum Wakil Rakyat Blitar Kini Dilaporkan Warga Modangan ke Polda Jatim

  • Whatsapp
oknum DPRD penipuan dan penggelapan
Kuasa Hukum Warga Perkebunan Karangnongko, Mohammad Ababilil Mujahidin

KabarRakyat – Berharap dapat keadilan, warga Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar kembali melaporkan empat oknum anggota DPRD Kabupaten Blitar atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan ke Polda Jawa Timur.

Laporan itu, usai pengaduan dari warga modangan ini dihentikan oleh Polres Blitar Kota, karena alasan ‘tak cukup bukti’.

Read More

Empat oknum anggota DPRD Kabupaten Blitar yang kembali di laporkan itu, antara lain berinisial W, E, A, dan M.

oknum DPRD penipuan dan penggelapan1
Tim Kuasa hukum bersama warga korban dugaan penipuan.

Tanda bukti lapor pengaduan pada nomor TBL/102/II/2020/UM/JATIM tertanggal 5 februari 2020, dan disebutkan pelapornya adalah Ahmadi warga Desa Modangan, Kecamatan Nglegok.


Ahmadi sendiri mengaku bahwa keempat oknum anggota dewan itu awalnya melakukan kunjungan kerja dan menjanjikan akan membantu pengurusan sertifikat hak milik tanah di tanah Perkebunan Karangnongko. Kemudian warga diminta mengumpulkam dana untuk biaya pengurusan penerbitan sertifikat tanah.

“Total warga yang diminta uang sekitar 500 kepala keluarga (KK). Kalau luas tanahnya ya sekitar 223 hektar. Saat itu, warga yang mau menjadi donatur mengumpulkan uang. Ada yang Rp 2 juta, dan yang mampu bisa mencapai Rp 25 juta,” kata Ahmadi, Senin (16/3/2020).

Ditambahkan, Kuasa Hukum Warga Perkebunan Karangnongko, Mohammad Ababilil Mujahidin mengatakan, dalam laporan di Polda Jatim, pihaknya sudah membawa dua alat bukti, yakni keterangan saksi yang sudah dilegalisir, foto bukti pertemuan anggota dewan dengan warga, serta rekaman telepon.

“Total uang warga yang digelapkan hampir Rp 500 juta, dengan janji warga akan dibantu pengurusan sertifikat hak milik tanah. Sementara yang tercatat, senilai Rp.335 juta,” terangnya.

Untuk diketahui, jelasnya, kejadian berawal tahun 2016 saat keempat anggota dewan itu melakukan kunjungan kerja ke perkebunan karangnongko. Dalam pertemuan itu, satu diantara empat oknum anggota dewan itu, yakni W, menjanjikan akan membantu memperjuangkan pengurusan tanah yang ditempati warga menjadi sertifikat hak milik.

Karena keempat oknum anggota dewan itu datang bersama lima orang yang mengaku sebagai staf ahli Menteri Agraria, warga akhirnya bertambah yakin bahwa keempat oknum anggota dewan itu bisa membantu mereka. Ditambah oknum DPRD inisial W saat itu, bahwa dirinya mengaku juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pengurusan sertifikat tanah warga tersebut.

Reporter: Arif

Editor: Richard

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *