Senin, Januari 25, 2021
Beranda JATIM BANYUWANGI Fraksi di DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terkait RAPBD 2021

Fraksi di DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terkait RAPBD 2021

REPORTERHariyadi

KABAR RAKYAT – Fraksi-fraksi DPRD Banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum (PU) pengantar Bupati Banyuwangi tentang Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2021 dalam rapat paripurna, Selasa (24/11/2020).

Rapat paripurna tetap berlangsung virtual, dipimpin Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dan diikuti puluhan anggota dewan dari lintas fraksi.

Sedangkan Bupati Banyuwangi, H.Abdulah Azwar Anas didampingi Sekretarsi Daerah, Mujiono beserta jajaran mengikuti rapat dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan.

PU Fraksi PDI Perjuangan dibacakan juru bicaranya, Yayuk Bannar Sri Pangayom menyampaikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi antara 4,3 – 5,4 persen, hal tersebut dibawah tipis proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat yakni 4,5 – 5,5 persen.

Fraksi PDI Perjuangan minta kepada semua pihak bisa turut serta untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ke depan.

“Pemberian stimulan bagi pariwisata sebagai leading sektor guna menarik sektor-sektor lainnya harus dilakukan sesegera mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak timbul kluster baru covid-19,“ ucap Yayuk Bannar dalam paripurna.

Terkait target PAD tahun 2021 Rp. 562,7 miliar, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi eksekutif di tengah pandemi Covid-19. Untuk belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan meminta eksekutif konsisten dengan RPJMD dan prioritas pada program yang memihak kepentingan masyarakat.

“Dengan adanya berita baik dari pemerintah pusat tentang rencana seleksi guru PPPK, fraksi kami meminta eksekutif untuk berupaya agar Banyuwangi mendapatkan kuota yang optimal,“ ucapnya.

Berikutnya PU Fraksi Demokrat dibacakan Ricco Antar Budaya yang menyampaikan, prihatin terhadap postur Rancangan APBD Tahun 2021. Fraksi ini menilai rancangan ini disusun dengan rasa pesimis sehingga di proyeksikan menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan postur APBD Perubahan Tahun 2020.

Pendapatan daerah di Perubahan APBD Tahun 2020 direncanakan Rp. 3,2 triliun, namun di Tahun 2021 justru direncanakan sebesar Rp, 2,7 triliun. Demikian pula dengan belanja daerah yang diproyeksikan menurun.

“APBD Perubahan disusun dan disahkan pada masa pandemi ini, maka sudah selayaknya APBD Tahun 2021 yang disusun dan disahkan nanti minimal postur dan komposisinya sama dengan perubahan APBD Tahun 2020,“ ucap Ricco Antar Budaya.

Sehingga, lanjut Jubur Fraksi Demokrat, bilamana eksekutif tetap bersikukuh postur dan komposisi APBD 2021 tetap diproyeksikan menurun. Maka sama halnya dengan merancang kemunduran pembangunan daerah.

Fraksi Demokrat juga menilai alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masih jauh dari memadai dan tidak berbanding dengan tema RKPD Banyuwangi Tahun 2021.

Hal tersebut terbukti dari alokasi anggaran pada dua sektor basis perekonomian yakni pertanian dan perdagangan pada tahun 2021 juga menurun.

Selain itu fraksi Demokrat juga memberikan catatan koreksi terhadap buku RAPBD Tahun 2021 yang dinilai belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2020.

“Penyusunan RAPBD yang tergesa-gesa dan terkesan serampangan, malah bisa menimbulkan spekulasi negatif bagi siapapun yang membacanya,“ ucap Ricco .

PU Fraksi PKB yang dibacakan jubirnya, Anita Rani menyampaikan, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,3 – 5,4 persen. Pada dasarnya Fraksi PKB memahami pemerintah daerah mencoba realistis dalam menentukan target pertumbuhan di Tahun 2021.

“Target tersebut akan menjadi over estimate manakala pemerintah daerah tidak bisa menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan, khususnya konsumsi rumah tangga maupun disisi produksi dan jasa,“ ucap Anita Rani.

Untuk itu, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan peranan sektor pertanian yang masih memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangan di Banyuwangi.

Berkaitan postur APBD Tahun 2021, khususnya PAD yang ditargetkan Rp. 562,7 miliar, pendapatan transfer yang direncanakan Rp. 2,089 triliun dan lainnya pendapatan sah sebesar Rp. 133,9 miliar.

Sikap Fraksi PKB melihat target tersebut sangat realistis dengan mempertimbangkan masih banyaknya resiko yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp. 2,881 triliun fraksi PKB meminta eksekutif agar dilaksanakan secara efektif,efisien dan produktif sehingga mampu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

“Fraksi PKB mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk re-desain sistem penganggaran dengan pendekatan belanja yang lebih baik dan terfokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil dan efisiensi kebutuhan dasar,“ ucap Anita Rani.

Usai tujuh fraksi di DPRD banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RAPBD Tahun 2021, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup.

Sesusi dengan mekanisme pembahasan Raperda maka Bupati Banyuwangi akan memberikan jawaban atas PU fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD selanjutnya.***

EDITORSetiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca