Harmonisasi RPJMDes dan RPJMD 2020 Diharapkan Kurangi Angka Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo.

  • Whatsapp

Rakor dan sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan di Probolinggo.

 

Read More

banner 645x400

KabarRakyat.ID – Program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan trend positip sejak tahun 2013. Meski belum keluar dari zona merah daerah miskin ke 4 di Jawa Timur, jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mulai menurun.
Angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo menyisakan 207.220 jiwa dari total penduduk.

Bupati Probolinggo Tantriana Sari,SE dalam rakor dan sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat Desa/kelurahan.

Bupati memaparkan tingkat pengurangan angka kemiskinan tersebut secara signifikan terjadi dua tahun terakhir sejak tahun 2017 lalu. Dimana jumlah penduduk pra sejahtera di Kabupaten Probolinggo berkurang sebanyak 29.500 jiwa yakni pada tahun 2018 sebesar 1,81% (19.660 jiwa), pada tahun 2019 sebesar 0.95% (9.840 jiwa).

“ Capaian angka penurunan ini merupakan hasil kerja keras seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Probolinggo. Angka penurunan ini kita syukuri dibadingkan tahun 2013 yang lalu sebesar 21,12%,” papar Tantriana Sari, Sabtu (28/2/2020).

Bupati Tantri menjelaskan bahwa dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan jumlah warga miskin dalam memotret kondisi penduduk Kabupaten Probolinggo selama ini mengacu kepada jumlah penghasilan perkapita per bulan dan konsumsi normal per bulan.
” Yang membuat jumlah angka kemiskinan tetap tinggi dipicu fakta warga mengaku miskin saat didatangi petugas surve BPS. Masyarakat memiliki asumsi yang keliru ketika disurve mengaku miskin agar mendapat bantuan”, ucap Bupati Probolinggo.

Hal tidak habis mengerti warga Probolinggo senang jika ditempel stiker keluarga pra sejahtera dengan harapan menerima bantuan. Padahal keluarga yang ditempel stiker tergolong mampu secara ekonomi.
Sementara terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto menuturkan, rakor sinergi bersama Forkopimda tersebut adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo untuk mengawal kesiapan pemerintah desa dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020,Sabtu(28/2/2020).

Edy berharap melalui strategi dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui harmonisasi perencanaan antara desa dan daerah. Harapannya adalah ada persamaan visi dan misi dengan kepala daerah.

“Sangat diperlukan harmonisasi antara RPJMDes dan RPJMD sekaligus monitoring dan evaluasi APBDes sejak di awal perencanaan, penganggaran serta pelaksanaannya. Adanya pengalokasian dana APBN yang cukup besar di desa juga diharapkan dapat memberikan dampak langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

 

Reporter : Richard

Editor      : Choiri

Related posts

banner 645x400
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *