Wednesday, August 12, 2020
Home JATIM Jawa Timur Atur Pembatasan Kegiatan Masyarakat lewat Perda Trantibum

Jawa Timur Atur Pembatasan Kegiatan Masyarakat lewat Perda Trantibum

Khofifah: Penegakan Peraturan dan Pendisiplinan akan Libatkan Seluruh Sektor Mulai TNI / Polri Hingga Tokoh Masyarakat

KABAR RAKYAT – Peraturan yang terkait dengan kegiatan masyarakat akan dimasukkan dalam Perda Provinsi Jawa Timur. Tepatnya akan dimasukkan dalam perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Kota Surabaya, Selasa (21/7).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan perda perubahan ini mewakili DPRD Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi payung perundingan dan juga perwali di dalam kerangka kerjaan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) dan bantuan masyarakat. Pertanyaan tentang saat ini di mana di Jawa Timur sedang menunggu masa pandemi covid-19.

“Prinsipnya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat harus bersama-sama dalam satu nafas dan gerakan. Ada pemerintah provinsi dan kabupaten, ada tim di pemda yaitu satpol pp, ”kata Khofifah dalam wawancara bersama media.

Baca: Fraksi di DPRD Trenggalek Menerima Pertanggungjawaban APBD 2019 dengan Catatan 

Baca:  Kapolres Probolinggo Kota Bersama Dandim Blusukan Serahkan Sembako Keluarga Terdampak COVID

Tapi, ia melanjutkan, dalam hal untuk membangun ketertiban, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat, maka harus ada satu sinergi langkah dan satu kesatuan dengan elemen masyarakat luas yang dilengkapi dengan TNI dan Polri.

Sesuai amanah undang-undang, TNI dan Polri juga memiliki tugas yang sama untuk memenuhi ketertiban masyarakat, ketentraman masyarakat dan keamanan masyarakat.

“Di Perda Pergantian No 1 Tahun 2019 sudah ada aturan yang ditetapkan persetujuannya, Ketentraman, kemudian juga terkait keramaianndi tempat umum, tambang, lingkungan hidup dan sebagainya yang berkaitan banyak hal. Nah di perubahan kali ini ditambahkan dengan implementasi kegiatan masyarakat, ”kata Khofifah.

Ketentraman dan juga perlindungan masyarakat Jawa Timur secara luas.

Pada saat menentukan kegiatan masyarakat, maka perda ini membutuhkan pergub, yang kemudian perda ini bisa menjadi payung untuk perbup dan perwali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER