Jelang Pilkada 2020, Ratusan Banner Politik Tanpa Ijin Bertebaran di Kabupaten Blitar

  • Whatsapp

KabarRakyat.ID – Satpol-PP Kabupaten Blitar, Jawa Timur berencana melakukan aksi penertiban banner politik tanpa izin (Ilegal) alias bodong yang bertebaran di 22 Kecamatan setempat.

Setelah dilakukan pendataan oleh petugas, banner yang tidak memiliki izin secara resmi dari Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tergolong tidak sedikit melainkan mencapai ratusan.

Read More

Kasi Operasi Satpol-PP Kabupaten Blitar, Untung Suwito menjelaskan kegiatan operasi papan pemberitahuan maupun pengumuman sudah tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame.

Ia menegaskan bahwa petugas Satpol-PP memiliki wewenang untuk menindak dan menertibkan jika pada suatu hari ditemukan papan reklame, banner, spanduk tidak berizin serta pemasangan bukan pada tempatnya.

“Petugas Satpol PP akan merazia seluruh pemasangan banner yang menyalahi aturan, termasuk pemasangan di batang pohon dan melintang di jalan raya”. Tutur Untung kepada wartawan

Setelah menggelar monitoring dengan Dinas terkait, dijadwalkan pada minggu ini petugas Satpol PP segera menertibkan ratusan banner bermuatan politik ilegal yang terpampang di pinggir jalan raya.

“di wilayah Kabupaten Blitar ada 3 jenis banner bermuatan politik terpasang sepanjang jalan, ketiganya ada yang sudah berizin tetapi satu diantaranya belum menyelesaikan perizinan dan jumlahnya diatas 100 unit”. Terang untung

Untuk itu petugas Satpol PP segera turun tangan untuk menangani pemasangan banner tanpa izin, karena selain mengurangi tata keindahan Kabupaten Blitar juga berimbas negatif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sebenarnya jika masyarakat acuh terhadap Peraturan Daerah maka pemasangannya berada di titik – titik tertentu yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah, bukan sembarangan seperti ini”. Kata Untung

Untung Suwito berharap masyarakat kedepannya lebih melek dan tertib terhadap peraturan daerah, supaya pemasangan papan pemberitahuan maupun imbauan berada pada tempatnya.

Reporter: arif/rik

Editor: choiri



Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *