Kamis, November 26, 2020
Beranda PERISTIWA HUKUM Kades Mura'i Sidang Yudicial Rivew UU 2 Tahun 2020 di MK

Kades Mura’i Sidang Yudicial Rivew UU 2 Tahun 2020 di MK

REPORTERJaenudin
Parade Nusantara Berjuang untuk Desa di Inodonesia

KABAR RAKYAT – Kepala Desa Gumirih, Mura’i Ahmad, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi menyampaikan pada Hakim MK (Mahkamah Konstitusi), alasan-alasan materi gugatan terkait Yudicial Rivew atas UU No 2 Tahun 2020.

Salah satu klausul gugatannya, meniadakan Sumber Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN yaitu transfer Dana Desa.

Dihubingi Via ponselnya, Kepala Desa Mura’i Ahmad di Jakarta, bagian dari sejumlah penggugat yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di gedung MK, Rabu, (13/8).

Diketahui Mura’i Ahmad berangkat Selasa 12/8/2020 ke Jakarta yaitu ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditemani beberapa Kepala Desa dari Banyuwangi diantaranya Budiharto, Kepala Desa Karangbendo, Untung Suripno Kepala Desa Sukojati, dan Eva Tristian Elti Kepala Desa Kalirejo.

Mereka bergabung dengan anggota Parade Nusantara dan Tim Advokat nya di MK Rabu 13/8/2020 dalam rangka ikuti sidang gugatan ke dua.

Sidang di MK. Foto. Istimewa/wibesite MK.

Disampaikan oleh Mura’i Ahmad bahwa sidang ke dua digelar di MK pada pukul 13:00 Wib sampai selesai. Karena memang namanya terdaftar sebagai penggugat, diberi kesempatan masuk di ruang sidang MK bersama Tim Advokatnya yang diketuai M. Sholeh disebutnya.

Pusat perhatian kepala desa tergabung Parade Nusantara yakni pada Yudicial Rivew atas UU No 2 Tahun 2020 adalah pada pasal 28 ayat (8).

“Yang mana pasal tersebut dimaksudkan meniadakan atau tidak memberlakukan pasal 72 ayat (2). artinya termasuk meniadakan Sumber Pendapatan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu transfer Dana Desa. Kalau ini terjadi maka Kepala Desa tidak bisa berbuat banyak untuk kemajuan pembangunan di desanya masing-masing,” jelas Mura’i.

“Sementara kita dituntut untuk maju dan bisa mensejahterakan masyarakat mendukung sukses pembangunan Nasional. Tapi kemudian Dana Desa akan ditiadakan, dari mana kekuatan dan kemampuan kita para Kepala Desa tanpa support dari dana APBN”, ungkap Kades Mura’i Ahmad.

Ditambahkan oleh Mura’i Ahmad untuk agenda sidang selanjutnya menunggu informasi dari Mahkamah Konstitusi.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca