Selasa, November 24, 2020
Beranda JATIM BANYUWANGI Kades Songgon: Ketidaksesuaian Data Picu Bansos Tak Tepat Sasaran

Kades Songgon: Ketidaksesuaian Data Picu Bansos Tak Tepat Sasaran

REPORTERFendi/*

KABAR RAKYAT – Ada Ketidaksesuaian data nama-nama warga Desa Songgon, penerima program Bansos dari pemerintah akan memicu bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.

Suwarno Kepala Desa/Kecamatan Songgon, Banyuwangi mengungkapkan hal itu, sehingga pihaknya meminta pemerintah segera memvalidasi kembali ketidaksesuaian data.

“Banyak keluhan warga Desa Songgon yang mengadu ke Pemerintah Desa. Terutama ketidaksesuaian data nama penerima bantuan sosial pemerintah,” kata Suwarno kepada kabarrakyat di kediaman, baru ini (31/10/2020).

Suwarno sering menyampaikan dalam forum rapat tentang ketidaksesuain data nama warga Songgon penerima Program bansos pemerintah.

Baca : Warga Sembulung Dimakam Cara Protokol COVID

Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan lainnya.

Suwarno meragukan nama-nama warganya yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Saya khawatir datanya ‘ngawur’ dan mestinya segera di validasi sejak dulu. Karena sampai saat ini banyak bantuan pemerintah tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Baca : Okupansi Meningkat KAI Operasikan Tiga KA, November “Apa Saja”

“Mereka dapat data nama-nama warga saya dari mana? Padahal yang tahu dilapangan itu kita, mulai dari Ketua RT Ketua RW, Kadus sampai ke Desa,” ucap Suwarno membeberkan masalah di Desa Songgon.

Ditambahkan Sekretaris Desa (Sekdes) Songgon, Yakup Hariyanto yang membenarkan masih terjadi Bansos pemerintah tidak tepat sasaran.

Baca : Fenomena Unik Tradisi Asatan Bendungan Bondowoso

“Mengapa arahan Dinas Sosial (kini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB) Banyuwangi saat digelar Bimtek Operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation) di tiap-tiap Desa, bahwa verifikasi dan validasi (vervali) hanya untuk DTKS non PKH dan BPNT saja?,” ungkap Sekdes Songgon Yakup Hariyanto ditempat sama.

Ada apa dengan data KPM, PKH dalam DTKS? Padahal amanat UU jelas, DTKS harus di vervali tanpa terkecuali, ungkap Sekdes, yang akrab disapa Yayak ini.

Pemdes Songgon mengusulam kepada Pemerintah saat Workshop Satgas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020’, seharusnya tidak mengurangi data di DTKS, namun harus di validasi data dari bawah.

Baca : Liburan Panjang, Tiket Wisata Gunung Bromo Habis

“Kenyataan dilapangan, khususnya warga Desa Songgon, data DTKS itu salah,” jelas Yayak.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca