Jumat, November 27, 2020
Beranda HOT NEWS Kapolresta Banyuwangi Ajak PWI Aktif Perangi Hoax di Masa Pilkada

Kapolresta Banyuwangi Ajak PWI Aktif Perangi Hoax di Masa Pilkada

KABAR RAKYAT – Menejelang Pilkada serentak 9 Desember 2020, Kapolresta Banyuwangi mengajak persatuan wartawan Indonesia (PWI) berperan aktif memerangi berita hoax yang kerap berseliweran di dunia maya.

Berita hoax sering kali justru viral dibanding berita yang memiliki nilai informasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Kapolersta Banyuwangi Kombes Pol. Arman Asmara Syarifuddin, S.H, SIK,M.H dihadapan seminar PWI bersama Dewan Pers memaparkan, masih tingginya berita hoax yang oleh masyarakat dipercayai.

“Padahal, berita hoax sangat tidak mendidik dan cenderung membuat kegaduhan,” tegasnya.

Berdasarkan hasil survey masyarakat telematika Indonesia tahun 2019 berita hoax disebarkan lewat aplikasi chatting 67,5 persen, 28,8 persen menggunakan portal/ website, media tv 87persen, dan sosial media FB, Intagram, Tweeter 87,5 persen sementara media cetak 64 persen.

Baca : Libur Long Weekend, KAI Daop 9 Tambah Perjalanan Kereta Api

Hasil surve diambil dari 900 responden usia 20 – 55 tahun yang menyatakan adanya hoax. Kombes Pol. Arman menegaskan, bahwa potensi berita hoax wajib diwaspadai karena jika terus dibiarkan akan melahirkan opini negatif secara luas.

“Bahaya hoax diarahkan kepada perubahan prilaku dengan cara provokasi, menebar ujaran kebencian bahkan pada tingkat lebih tinggi memicu SARA,” jelasnya.

“Disini betapa pentingnya media mainstream dalam mengantisipasi berita hoax. Ada verifikasi informasi menjadi syarat utama berita itu bisa dipercaya atau tidak,” kata Kobes Arman Asmara sebagai narasumber di seminar “Kampanye Sehat di Media Massa” digelar PWI Banyuwangi di Pendopo Kabupaten Sabha Swagata Blambangan, Jumat (23/10/2020).

Pada Masa kampanye Pilkada Banyuwangi 2020 kecenderungan meningkatnya berita hoax mulai bermunculan di media sosisal. Hal ini diakui oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Arman Asmara dengan cara memanipulasi profil lawan politik.

Baca : Syah Natanegara Minta Restu Kiai Achmadi Pogalan

Menebar isu tidak benar untuk menjatuhkan pasangan calon bahkan tudingan yang tidak memiliki bukti sengaja dilempar ke publik agar dipercayai.

Peserta seminar, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Dewan Pers Kepala Peniliti dan Pendataan Pers Ahmad Djauhar dan berbagai elemen mendengarkan hasil riset kepolisian, dipaparkan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Arman Asmara.

Kombes Pol. Arman juga menegaskan, saat ini konten-konten palsu bermunculan tunjuanya menjatuhkan lawan politik. Termasuk memalsukan data profil seseorang dengan maksud menarik perhatian masyarakat luas.

Mereka sengaja mengunggah di internet melalui aplikasi whatsapp, Facebooks dan group sosial media. Kompetisi dengan cara tidak sehat dan cenderung menghalalkan segala cara harus diantisipasi, sebab tidak memberikan pendidikan politik yang baik.

“Peran media mainstream menjadi penting untuk mengedukasi masyarakat melalui sajian berita yang terverifikasi sumber beritanya. Saya mengajak anggota PWI Banyuwangi sama –sama memerangi hoax dimasa kampanye agar kondusifitas Banyuwangi tetap terjaga,” ungkap Arman Asmara.

Baca : Polisi Amankan 11 Pendemo, 1 Diantaranya Reaktif Covid-19

Masih kata pria kelahiran Bau-Bau , mengajak wartawan menyajikan informasi yang mampu mengedukasi masyarakat melalui karya junarlis yang sehat dan mendorong prilaku masyarakat positip.

“ Banyuwangi hari ini maju sangat pesat namun apalah artinya itu jika warga Banyuwangi tidak mampu menjaga kondusifitas. Peran media sangat startegis untuk mendorong Banyuwangi lebih baik melalui kritik yang proporsional,” harap Kombes Pol. Arman Asmara.

Sementara itu, ketua PWI Jawa Timur Airnur Rohim, lebih tajam mengkritisi terkait peran media sosial yang lebih dipercaya dibandingkan media mainstream.

Ada perubahan prilaku di masyarakat yang mudah menelan informasi tanpa lebih dulu mengklarifikasi kebenaranya. Kondisi itu dipengaruhi oleh mudahnya mereka mengeksses aplikasi media sosial melalui internet.

Baca : Gubernur Khofifah Berpesan Dekranasda Lakukan Literasi Digital Bagi UMKM

Mudah saja mencari berita sensasional dan hoax. Mereka tidak ada proses editor, tidak perlu konfirmasi dan proses verifikasi. Dalam konteks pendidik politik kita tidak boleh menyerahkan semuanya kepada media sosial sebab akan berbahaya.

Jika proses pendidikan politik diserahkan akan muncul the spiral off silent, apatis shaering ide di semua platform. Muncul efek orang tidak lagi berbikiran moderat dan toleran.

Sebaliknya, berprilaku “liar”menganggap gagasan orang lain tidak benar bahkan menyalahkan. Realitas itu harus kita hidari. KPU, Banwaslu, Parpol dan Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pendidikan politik kepada media sosial. Harus disadari, medsos bukan instrumen untuk pendidikan politik.

“Melalui media massa lebih memberikan ruang pendidikan politik yang bisa dijamin, memiliki itegritas dan bermatabat. Semua produk media massa bisa dibertanggungjawabkan dibadingkan media sosial,” tandas Airnur Rohim saat memberikan sambutan seminar “ Kampanye Sehat di Media Massa”.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca