Senin, Januari 18, 2021
Beranda HOT NEWS KASN Soroti Fenomena Balas Dendam dan Jasa Usai Pilkada 2020

KASN Soroti Fenomena Balas Dendam dan Jasa Usai Pilkada 2020

REPORTERHartono/Har

KABAR RAKYAT – Fenomena balas dendam dan balas jasa kerap terjadi dalam pelantikan pejabat struktural pasca Pilkada. Penempatan ASN dalam jabatan nuansa politis tergantung posisi keberpihakan ASN dalam Pilkada.

Perilaku birokrasi yang buruk ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi pasca Pilkada tahun 2020.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Dr. Agus Pramusinto dalam siaran pers, Satuan Tugas Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 dan peresmian aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Betralitas ASN (SIAPNET) dan Sistem Informasi Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku ASN (SINDEN).

Lebih lanjut Agus mengutarakan bahwa KASN akan memberikan perlindungan terhadap ASN, agar ASN tidak alami hal-hal yang merugikan pasca pilkada.

“Monitoring pelaksanaan pelantikan pasca pilkada akan dilakukan,” tegas Agus.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Bawaslu, Abhan SH, MH mengingatkan bahwa penanganan netralitas trus berjalan sampai tuntas.

Abhan menghimbau bagi kepala daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi KASN agar segera melaksanakannya.

Disamping menyiapkan kajian dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu juga telah tangani pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ASN Bersama Sentra Gakkumdu.

Senada dengan Abhan, dalam mendukung pelaksanaan netralitas, Inspektur Khusus Itjen Kemendagri Teguh Narutomo menyatakan kemendagri telah keluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/6391/SJ tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Terkait Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Serta, pemantauan kepatuhan kepala daerah atas rekomendasi KASN akan terus dilakukan Kemendagri hingga Maret 2021.

Untuk efek jera ASN pelanggar netralitas, Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru menyatakan BKN tetap berkomitmen melakukan pemblokiran data kepegawaian ASN pelanggar netralitas.

Hingga saat ini masih terdapat blokir terhadap 19 orang PNS per 19 Desember 2020 hingga rekomendasi KASN dilaksanakan.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca