Kasus Pemecatan 6 PTT Ditanggapi Walikota Probolinggo, ” Sudah Melalui Mekanisme”

  • Whatsapp

Korban Pemecatan PTT DKUPP Kota Probolinggo mengadu ke DPRD.

 

Read More

KabarRakyat.ID – Kasus pemecatan 6 orang PTT secara sepihak oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kota Probolinggo,Rabu (18/3/2020), mendapat tanggapan Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin. Orang nomor satu di Kota Probolinggo menegaskan keputusan itu telah melalui mekanisme.

Buntut pemecatan 6 PTT di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Dan Perindustrian (DKUPP) akhirnya ditanggapi Walikota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, kepada wartawan menjelaskan, pemberhentian itu sudah melalui mekanisme sesuai aturan. Pihaknya meminta pemberhentian dan perekrutan pegawai tidak tetap (PTT) yang di lakukan DKUPP sesuai kebutuhan.

” PTT masa kontraknya satu tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan DKUPP. Sesuai temuan dan laporan ke enam orang yang diberhentikan bekerja di dua tempat. Ada yang pekerjaannya digantikan dengan orang lain, ada yang menjaga konter Hp. Dan proses sudah melalui pemeriksaan inspektorat terhadap pemberhetian ini”, kata Habib Hadi Zainal Abidin.

Lebih jauh kata Walikota menyikapi keluhan 6 PTT menyatakan, Pemkot memberikan kesempatan kepada mereka untuk membuat keberatan secara resmi atas keputusan pemberhentian oleh DKUPP.

” Silakan membuat surat keberatan secara resmi nanti akan ditanggapi bilamana keputusan ini”, tandas Hadi Zainal Abidin.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Abdul Mujib sempat mendapat pengaduan ke enam PTT itu diantaranya Faris Amir Wahid, Mistahul ulum, Guntur Cahyono,Yuliana, Devi marten dan Susilo tidakikut lantara sudah lama sakit.
Dihadapan Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, mereka secara bergantian mengungkapkan, ketidak mengertian keselahan mereka dimana hingga muncul pemecatan. ” Tanpa peringatan atau teguran 1 atau 2 mendadak kami dipecat. Dasar pemecatan karena kami sering bolos kerja dengan tidak mengisi daftar absesi. Faktanya kita semua mengisi absen danbekerja sesuai tugas membuang sampah dua kali dalam sehari pagi dan siang. Jika kami tidak kerja sehari saja tumpukan sampak pasti dimana-mana di lokasi pasar tempat kami berkerja”, beber Guntur Cahyono.
Yuliana yang bertugas di Pasar Mangunharjo dibuat heran alasan dirinya tidak pernah masuk kerja berdasarkan laporan absen. ” Terus siapa yang membersihkan sampah pasar dan ruang kantor ? Justru Staf UPT Gotong Royong Lusi ASN yang berwenang mengawasi kami jarang berada di kantor,tidak perah absen tertulis maupun absen sistem elektronik justru melaporkan kami bolos kerja. Kami sudah 8 -9 tahun berkerja di bagian kebersihan pasar diperlakukan tidak adil. Mohon pak ketua DPRD hak-hak kami dipulihkan,” pinta Yuliana.

Kasus pemecatan ini ditanggapi Ketua DPRD Kota dengan cara melakukan sidak dan upaya klarifikasi.

Usai menemui bagian adminitrasi dan koordinator pasar Abdul Mujib kepada wartawan menjelaskan, pihaknya belum mengambil keputusan hearing atau tidak. Ia melihat manajemen SOP UPT dibawah DKUPP sangat buruk.

“Anda bisa melihat dan mendengar langsung hasil klarifikasi terkait pemecatan 6 PPT bagian kebersihan pasar Gotong-Royong, Mangunharjo dan Bremi semua terpusat disini. Yang menjadi dasar mereka diberhentikan dari absen, kita buktikan nanti. Ada SOP yang belum profesioal diterapkan.

Sistem kehadiran melalui elektronik nanti kita cek juga di BKD termasuk meminta keterangan DKUPP terkait pengaduan 6 orang PTT yang hingga saat ini dua bulan belum menerima honor, namun mereka masih bekerja hingga Rabu (18/3/2020). Ada rotasi pegawai yang tidak terbukukan sesuai tupoksinya, misalnya petugas kebersihan geser ke bagian admin. ketidak rapian proses adminitrasi ini menjadi biang masalah”, tandas Abdul Mujib.

Reporter : Richard
Editor       : Choiri



Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *