Friday, October 30, 2020
Home BERITA Kebijakan ditengah Pandemi, Tingkatkan Kemudahan UMKM

Kebijakan ditengah Pandemi, Tingkatkan Kemudahan UMKM

- Advertisement -

Oleh: El Safan Febycantika Adi

2020 adalah tahun dimana hampir seluruh negara di belahan dunia mengalami suatu keadaan yang tidak bisa dihindarkan. Ya, covid-19, wabah tersebut telah merebak hingga ke negara tetangga, termasuk Indonesia.

Munculnya penyakit yang menyerang saluran pernafasan ini mulai menggerogoti berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan yang terhambat, pariwisata yang sudah tidak beroperasi, sektor industri yang mulai macet, aspek sosial yang menurun, perekonomian yang lesu, dan lain sebagainya.

Keadaan seperti ini membuat beberapa pihak merasa dirugikan karena harus kehilangan banyak hal seperti keuangan, kesehatan, maupun kehilangan kerabat terdekat. Covid-19 merupakan hal yang dianggap sangat serius karena berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga memerlukan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk reaktif serta kewaspadaan terhadap kuatnya pandemi ini, pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 tahun 2020 yang menunjukkan suatu bentuk upaya pemerintah memberikan langkah-langkah luar biasa dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas perekonomian melalui kebijakan relaksasi untuk penanganan Covid-19, pemerintah resmi melakukan perubahan atas postur dan rincian APBN 2020.

[the_ad id=”29596″]

Ditanda tanganinya Perpres No 54 tahun 2020 sebagai turunan atas Perpu No 1 tahun 2020 pasal 12 ayat (2),  menjelaskan bahwa penerimaan negara yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp2.233,196 triliun diturunkan menjadi Rp1.760,883 triliun. Bukan saja perubahan atas penerimaan, belanja negara pun dinaikkan sebesar Rp2.613,819 triliun dengan menyediakan belanja khusus penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp225,110 triliun.

Namun, dengan meningkatnya jumlah pengeluaran atas belanja negara khususnya anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut, sudah efektifkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?

Apakah masyarakat sudah cukup merasakan bantuan dari pemerintah melalui penyediaan dana secara khusus ataukah tetap mengalami kesulitan?

Kenyataannya, bukan hanya masyarakat kecil yang mengalami kesulitan walaupun dengan perluasan bantuan belanja khusus. Kesulitan juga dialami ketika usaha yang dimiliki masyarakat omsetnya kini mulai berkurang bahkan hingga sampai nihil.

Keadaan ini membuat pemerintah tidak hanya menyoroti pemberian bantuan kepada masyarakat berupa uang tunai dan juga sembako, tetapi juga memperhatikan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca