Kejaksaan MoU Desa “Cegah Kebocoran Uang Negara”

90 views
banner 468x60)
Kejaksaan MoU Desa (2)

Foto: Kejaksaan Negeri Banyuwangi tandatangan MoU dengan Pemerintah Desa atas kebocoran anggaran negara dari ADD maupun DD.

KABARRAKYAT.ID – Dalam rangka mencegah kebocoran keuangan negara, Kejaksaan Negeri Banyuwangi melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah desa se-Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama tersebut dilakukan di Hall Mendut Banyuwangi, Rabu (15/5/2019) kemarin. Dalam acara ini, hadir Sekretaris Daerah Djajad Sudrajat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kusiyadi, serta Kepala Desa se-Banyuwangi.

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Adonis mengatakan, MoU ini merupakan bagian kegiatan dari bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Banyuwangi, didalam memberikan bantuan kepada aparat pemerintah, BUMN, BUMD dan pemerintahan desa, khususnya pemerintah desa di Banyuwangi.

“Sekaligus pencerahan kepada para kepala desa, mengingat desa adalah ujung tombak pemerintah agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan,” ujarnya.

Disinggung soal banyaknya pengaduan masyarakat atas dugaan penyelewengan penyaluran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di sejumlah desa ke Kejaksaan Negeri, Adonis mengaku, akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu secara intelejen untuk mendapatkan kepastian benar tidaknya.

Kejaksaan MoU Desa (1)

Foto: Sejumlah kepala desa tandatangani kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Banyuwangi

“Memang ada beberapa laporan dugaan korupsi yang di lakukan sejumlah desa masuk ke pihak Kejaksaan Negeri. Namun kita berharap berbagai laporan dugaan korupsi itu tidak benar. Kalaupun terbukti benar, maka akan diteliti dan di klarifikasi dengan baik,” jelasnya.

“Dan saat ini, Kejaksaan akan mengedepankan bagaimana mencegah kebocoran keuangan negara. Dan apabila ketemu, kami akan berusaha untuk menyelamatkan terlebih dahulu bagaimana tidak bocor. Kalau tidak bisa, baru kita ambil tindakan,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkab Banyuwangi, Djajat Sudrajat, MoU antara Kejaksaan dengan pemerintah desa ini dinilai sangat positif bagi Banyuwangi karena apapun permasalahan dari aparat desa dinilai sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

“Karena pendampingan pelaksanaan penyaluran ADD dan DD itu ada di setiap kecamatan, sedangkan untuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,” papar Djajat.

Agar dalam pelaksanaannya, kata Djajat, bisa transparan, akuntabel, layak, dan patut. “Untuk Pemkab Banyuwangi sendiri, melakukan Monev setiap 3 bulan sekali. Memang ada beberapa temuan tapi itu hanya sebatas syarat administrasi saja dan itu telah di lakukan pembenahan,” pungkasnya.

Reporter : Fattahur

Editor : Choiri

banner 468x60)

#kejaksaan negeri banyuwangi #pembangunan desa #Pemerintah Desa

Author: 
    author

    Related Post

    banner 468x60)

    Leave a reply