Ketua DPRD Kritik Mutasi ASN Pemkab Bondowoso

  • Whatsapp

Ahmad Dhafir Ketua DPRD Bondowoso.H. Ahmad Dhafir

KabarRakyat.ID – H. Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso, mengkritisi proses mutasi jabatan ASN, Pemkab. Ia menuding, proses mutasi kurang transparan sehingga akan memicu kegaduhan dilingkungan pemerintahan.

Bacaan Lainnya

Untuk itu, Ahmad Dhafir meminta, Inspektorat untuk mengungkap penyimpangan pelanggaran secara gamblang dan terbuka, agar masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah selama ini.

“Bupati harus tahu dan bertanggung jawab. Karena bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menerima pendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN di tingkat kabupaten. Saya melihat telah diabaikan Sistem Merid sebagai dasar dalam Manajemen ASN,” kata Ketua DPRD itu, Senin (30/9/2019).

Politisi PKB ini, menilai dalam proses mutasi terkesan amburadul. Salah satu contoh, penempatan pejabat yang dimaksud tidak berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Padahal UU No. 5/2014 Pasal 73 Ayat (7) menjelaskan, mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

“Kami curiga, ini hanya untuk kepentingan kelompok. Sehingga terjadi pengabaian proses prosedural dan tahapan dalam mutasi. Tidak sesuai dengan amanah undang-undang, ASN, pemerintah daerah, Manajemen ASN dan lainnya,”imbuhnya.

DPRD akan memberikan support terhadap inspektorat untuk mengungkap penyimpangan pelanggaran. Dan jika mutasi tidak sesuai aturan, bisa dikategorikan cacat secara hukum. Menurutnya, apa yang di disampaikan pejabat Inspektorat, bukan kekecewaan, karena pejabat itu untuk melakukan pemeriksaan kepada ASN yang melakukan pelanggaran.

“Tentunya tidak ada lagi bentuk ancaman, laksanakan sesuai ketentuan yang ada. Tugas kita semua, untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada, dan tentunya DPRD akan menyikapi ini,” tegas Ahmad Dhafir.

Ia menambahkan, Pimpinan Dewan mendesak Pemkab Bondowoso bersurat kepada Gubernur agar SK Mutasi dibatalkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 ayat (2) PP No 33 Tahun 2018 tentang tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Jika itu tidak dilakukan oleh Bupati, maka DPRD akan bersikap,”pungkasnya.

Reporter : Ifa

Editor : Choiri

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *