Tuesday, October 27, 2020
Home JATIM BANYUWANGI Komisi I DPRD Evaluasi Kinerja SKPD dan Anggaran Covid-19

Komisi I DPRD Evaluasi Kinerja SKPD dan Anggaran Covid-19

REPORTERHariyadi
- Advertisement -

KABAR RAKYAT – Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja untuk evaluasi kinerja dan anggaran COVID-19 bersama empat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB, RSUD Blambangan dan RSUD Genteng, Senin kemarin.

Rapat membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan APBD Tahun 2020, terutama terkait dengan evaluasi kinerja dan anggaran penanganan COVID-19 di Banyuwangi.

Baca: BSU Pekerja Cair, Gubernur Khofifah: Jadi Penguatan Ekonomi dan Ketahanan Kesehatan di Era Pandemi

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto menyampaikan, pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2020 difokuskan pada penanganan COVID-19.

Hal tersebut perlu dilakukan karena akhir-akhir ini terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 bahkan terdapat kluster baru.

“Kita undang hadirkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan dua direktur RSUD, kami minta penjelasan sejauh mana penanganan COVID-19 terkait anggaran yang sudah dialokasikan serta kendala penanganan COVID-19 kedepan, karena diproyeksikan PAD kita menurun,” ucap Irianto kepada awak media.

Baca: Tumpas Narkoba Semeru 2020, Polresta Banyuwangi Tangkap 55 Pemakai dan Pengedar

Menurut politisi PDIP ini, secara umum kinerja penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi sudah cukup baik, namun Komisi I berharap serapan anggaran untuk penanganan COVID-19 agar dimaksimalkan.

“Kami minta anggaran penanganan COVID-19 yang sudah dialokasikan lebih di maksimalkan, karena hail ini menyangkut keamanan dan kesehatan masyarakat, di perubahan APBD tahun 2020 ini tidak ada pergeseran anggaran,” ucap Irianto.

Sekedar diketahui Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 78,5 miliar untuk penanganan COVID-19.

Baca: Irjen. Purn. Sisno Adiwinoto Minta Semua Elemen Kawal RUU Kejaksaan di DPR RI

Ploting anggaran sebesar itu dialokasikan untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp. 9 miliar, RSUD Blambangan sebesar Rp. 27,1 miliar, RSU Genteng sebesar Rp. 31 miliar.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB sebesar Rp. 7 miliar, BPBD sebesar Rp. 1,5 miliar dan Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp. 1,8 miliar.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca