Komisi I DPRD Trenggalek ‘Cek’ Kesiapan OPD Laksanakan Program Bupati Terpilih

  • Whatsapp

Komisi I DPRD Trenggalek rapat kerja bersama BKD dan Inspektorat.

KABAR RAKYAT – Dalam rangka kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut pelaksanaan program sesuai visi-misi Bupati terpilih. Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek gelar rapat kerja bersama eksekutif di ruang Komisi, Selasa (2/2).

Dr Mohamad Husni Tahir Hamid, SH.MH.C.L.A, Ketua Komisi I menjelaskan kalau rapat kali ini diikuti oleh seluruh kepala OPD yang membidangi soal Sumber Daya Manusia (SDM).

Bacaan Lainnya

“Hari ini kita melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat. Pembahasan pertama melakukan pengecekan kesiapan OPD dalam menyongsong program visi misi bupati,” ungkap Husni.

Husni menegaskan, pemanggilan kepala OPD, Komisi I menilai tingkat efektifitas aparat pengawas internal di inspektorat Pemkab Trenggalek, menilai kurang maksimal dalam kinerja, utamanya pengendalian pelaksanaan dan melayani pengaduan masyarakat.

“Jadi, fungsi inspektorat salah satunya adalah untuk pengawasan. Pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dan juga respon keluhan masyarakat,” imbuhnya

Pihaknya juga berpesan kepada Inspektorat agar tidak acuh terhadap aduan masyarakat dan merespon semua aduan masyarakat. Karena, masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah.

“Jangan sampai ada masyarakat menyampaikan bahwa telah mengadu ke Inspektorat namun tidak ada tindaklanjutnya,” terangnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta jika pengaduan itu harus ada follow up dan jawaban dari Inspektorat. Karena itu merupakan tugas dan fungsi Inspektorat sendiri.

“Setelah pertemuan hari ini sudah ditemukan kendala yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kendalanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang terlalu minim,” ujarnya.

Husni menyebut, di tahun 2021, Inspektorat hanya mendapat anggaran sekitar Rp 3 miliar dari jumlah total APBD Trenggalek senilai kurang lebih Rp 2 triliun.

Anggaran tersebut tentu terlalu minim untuk Inspektorat. Pihaknya menilai kekurangan Inspektorat dalam melaksanakan tugas bukan diakibatkan hal yang lain, akan tetapi karena faktor anggaran.

“Seharusnya anggaran untuk Inspektorat diambilkan sebesar 0,75 persen dari APBD. Jadi harusnya anggaran untuk Inspektorat mendapatkan Rp 13 miliar,” pungkas Husni.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *