Monday, August 10, 2020
Home PEMERINTAHAN Komisi I DPRD Trenggalek Pendalaman Isi LPJ Bupati terhadap APBD 2019

Komisi I DPRD Trenggalek Pendalaman Isi LPJ Bupati terhadap APBD 2019

KABAR RAKYAT – Komisi I DPRD Trenggalek mendalami laporan pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Bupati Trenggalek M.Nur Arifin dalam paripurna beberapa hari yang lalu.

Kali ini Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan di gedung parlemen ini, rapat kerja bersama Bapedalitbangda, Dinas Komindag, Disdikpora, Dinas PUPR dan Bakeuda Trenggalek, diruang Badan Musyawarah (Bamus) lantai II, (Rabu 15/7).

Husni Taher Hamid Ketua Komisi I, menyampaikan rapat kerja bersama sama membahas isi LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Bupati M.Nur Arifin dalam paripurna beberapa hari yang lalu.

Pembahasan, banyak membahas penyampaian pandangan umum terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2019 lalu, yakni sebesar Rp. 196 miliar lebih.

“Hal itu menjadi pembahasan serius, mengapa penyerapan anggaran tidak bisa 100 persen. hal itu, menjadi bahan evaluasi agar hal serupa tak terulang kembali,” jelasnya.

Salah satunya, silpa anggaran yang ada di pos Komindag terkait anggaran pembangunan Pasar Pon. Dalam penjelasannya Agus Kepala Dinas Komindag memaparkan terkait adanya dana yang tidak terpakai disebabkan karena pemerintah pusat juga melakukan pengganggaran.

“Pembangunan Pasar Pon, setelah pembangunannya dianggarkan melalui APBD, seiring perjalannya waktu Pemerintah Pusat juga menganggarkannya melalui APBN. Sehingga karena ada dua sumber anggaran, maka tidak bisa membiayai satu kegiatan. Maka terpaksa anggaran dari APBD ditiadakan,” papar Agus.

Silpa di Disdikpora, karena adanya beberapa item terkait progres penanganan aset tetap tanah yang mana kestatusan tanahnya belum jelas, padahal diatas tanah tersebut didirikan sekolah negeri, baik SD maupun SMP.

Dalam paparannya, Kepala dinas Disdikpora totok Rujianto menjelaskan bahwa adanya beberapa aset yang sudah selesai penanganan dengan bukti sertifikat dan ada tanah yang memang sampai saat ini tidak menimbulkan masalah.

“Saat ini, sudah beberapa jumlah tanah yang mana diatas tanah tersebut, telah berdiri beberapa sekolah, sudah kami sertifikat kan , namun ada sekolah yang berdiri di tanah desa dan perhutani, tidak ada masalah, tapi untuk progres tanah yang lain, sudah kami koordinasikan dengan BPN untuk menambah Aset Daerah,” jelas Rujianto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER