Komisi II Desak Pemda Banyuwangi Ajukan Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi

  • Whatsapp
pupuk-subsidi

KabarRakyat.ID – Keresahan petani atas pengurangan kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi mendapat perhatian Komisi II DPRD . Komisi yang membidangi perekonomian ini, mendesak pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengajukan penambahan kuota pupuk bersubsidi.

Ketua Komisi II, Hj.Mafrochatin Ni’mah mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis, jauh dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan yakni 91.234 ton.

Read More

banner 645x400

“Kuota pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 berkurang cukup fantastis, dari yang diajukan sesuai RDKK 91.234 ton, hanya di alokasikan sebanyak 31. 688 ton, Dinas Pertanian dan Pangan sudah berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur untuk minta penambahan kuota sebanyak 30.000 ton, dan mereka sudah dipanggil untuk koordinasi , “ ucap Hj.Ni’mah saat dikonfirmasi Kabar Rakyat usai Raker bersama Dinas Pertanian dan Pangan, Selasa (11/02/2020).

Dan untuk memperjuangkan penambahan kuota pupuk bersubsidi tersebut, Komisi II berencana melakukan konsultasi dan bertanya Kementerian Pertanian, apa yang menjadi penyebab berkurangnya kuota pupuk bersubsidi tersebut, di saat memasuki musim tanam.

“ Hari ini keluhan-keluhan petani sangat luar biasa, mereka resah atas berkurangnya kuota pupuk bersubsidi di Banyuwangi,karena dampaknya pupuk menjadi langka dan harga pupuk bisa naik liar,“ ungkapnya.

Komisi II DPRD raker pupuk subsidi
Komisi II DPRD rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

Alokasi pupuk bersubsidi yang diterima Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 tidak sebanding dengan luasan lahan pertanian. pengajuanan RDKK pupuk ZA sebanyak 39.250 ton hanya mendapat alokasi sebanyak 8.000 ton, sehingga perlu ada penambahan sebanyak 1.500 ton, pupuk SP36 kebutuhan sesuai RDKK sebanyak 33.000 ton hanya mendapat alokasi sebanyak 4.000 ton, maka butuh penambahan 4.500 ton, pupuk NPK yang RDKK menbutuhkan 70.000 ton, hanya mendapat alokasi 23.000 ton.

“Meliaht kondisi ini, kitaminta Dinas Pertanian dan Pangan untuk memberikan pelatihan-pelatihan pembuatan pupuk organik kepada petani sebagai antisipasi jika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, “ ucapnya.

Selain potensi kelangkaan pupuk bersubsidi, ke depan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga akan kekurangan tenaga penyuluh pertanian, karena banyak tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memasuki masa pensiun.

“ Jumlah penyuluh pertanian di banyuwangi ini masih jauh dari ideal, dari 217 desa dan kelurahan, petugas PPL nya hanya 50 orang dan sebentar lagi banyak yang pensiun, persoalan ini Pemkab sudah harus menyiapkan SDM nya , “ pungkas Hj.Ni’mah.

Reporter : Hariyadi

Editor : Choiri

Related posts

banner 645x400
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *