Komisi IV DPR RI dan BSI Dialog Bersama Masyarakat Pesanggaran

  • Whatsapp
DPR RI di Pertambangan Bwi
Komisi IV DPR RI di Kantor Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi

KabarRakyat.ID – Tim Kunker Spesifik, 18 orang anggota Komisi IV DPR RI  berdialog dengan masyarakat sekitar tambang emas Tumpang Pitu, bertempat di Kantor Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (20/2).

Tampak, Direktur PT. BSI, Boyke Abidin bersama managemen. Juga hadir Forpimka Pesanggaran, sejumlah Kepala Desa sekitar Kecamatan Pesanggaran, dan masyarakat sekitar.

Read More

banner 645x400

Dalam sambutannya, Direktur PT. BSI, Boyke Abidin, menceritakan mahasiswa dari Hongkong pernah datang di tempat kami (area pertambangan) untuk melihat bagaimana kelola tambang  yang baik dan benar.

Baca juga: KPU Deadline Bapaslon Jalur Perseorangan Serahkan Syarat Dukungan Masyarakat

“Saya bangga bekerja di BSI ini. Karena kami mengeluarkan prinsip yang tidak bisa di tawar, ya itu jujur. Sayangnya 3 bulan ini, kejujuran kita dimanfaakan,” ujarnya.

“Pak Ketua, kami laporkan di sini para tokoh yang menfaatkan saudara-saudara kita. Lagi sibuk ngontel, Ari mana ini dan Fitri mana ini gak ada di Banyuwangi ini”.

“Lagi ngontel ke Surabaya tidak di temui oleh Bu gubernur, katanya melanjutkan ngontel ke istana silahkan saja tujuannya apa”.

DPR RI Komisi IV di Banyuwangi (1)
Direktur PT. BSI, Boyke Abidin memberikan penjelasan dihadapan hadiri yang hadir dan Komisi IV DPR RI.

Disampaikan, “pada hadirin yang datang, BSI tahun yang lalu (2019) untuk program (pembangunan) mengeluarkan uang sebesar Rp 35 miliar dan tahun ini Rp. 30 miliar untuk kepentingan masyarakat”.

“Dan berharap seluruh elemen masyarakat untuk selalu jujur dan terbuka. Semua penting dilakukan guna membangun sinergitas untuk kemajuan bersama. Sekaligus sebagai upaya bersama membendung adanya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan tertentu”.

Baca juga: Tim Reskrimsus Polda Jatim Segel Galian C di Siliragung

“Mari kita saling jujur bersama, kita juga selalu jujur, kita terbuka, masyarakat bisa melihat langsung penambangan kami, karena kami ingin semua saling terbuka,” katanya.

Boyke juga menambahkan  kegembiaraanya telah diperkenankan bertemu dan berdiskusi langsung dengan kelompok masyarakat kontra. “Ini hari yang sangat istimewa bagi saya,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Hardwinarto, bercerita kepada masyarakat nelayan Pancer tentang panjangnya proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Berkaca hal tersebut, dia sangat menyayangkan jika masyarakat tidak menghargai usaha tersebut.

“Terjadi perbedaan itu biasa, mari segera diselesaikan dengan baik,” katanya.

Reporter: Jaenudin

Editor: Richard

Related posts

banner 645x400
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *