Komisi IV Sepakat, Pembangunan Fasilitas Publik Kawah Ijen Dihentikan

  • Whatsapp
Komisi IV Sepakat Pembangunan Fasilitas Publik Kawah Ijen Dihentikan
Komisi IV Sepakat Pembangunan Fasilitas Publik Kawah Ijen Dihentikan

 

BANYUWANGI – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi mengelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama komponen masyarakat pemerhati lingkungan Save Ijen, terkait pembangunan fasilitas publik penunjang kawasan wisata Gunung Ijen, Kamis (24/11/2017).

Hadir dalam rapat hearing, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dra. Husnul Chotima, M.Si, Kepala Dinas Pertanian, Drs. Arief Setiawan, serta Jajaran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur.

Sekretaris Komisi IV, Salimi menyampaikan, hearing digelar dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari komponen masyarakat pemerhati lingkungan “Save Ijen” yang ditujukan kepada Ketua DPRD Banyuwangi tentang penolakan pembangunan Sarpras Wisata di Gunung Ijen.

Perwakilan komponen masyarakat pemerhati lingkungan “Save Ijen”, Endras Puji Yuwono mengatakan, pembangunan fasilitas publik di bibir kawah Ijen telah menyalahi aturan Perundang-undangan. Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh BKSDA tersebut tidak melalui komunikasi yang intens dengan Pemerintahan di 2 (dua) kabupaten, yakni Banyuwangi dan Bondowoso, sehingga menimbulkan permasalahan.

“Kami minta pembangunan sarana prasaran di puncak Ijen dihentikan, karena tanah konservasi yang ada disana merupakan tanah utama yang dilarang adanya bangunan ” ucap Endras Puji Yuwono.

Kepala BBKSDA Jawa Timur, DR. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si menjelaskan, pembangunan fasilitas publik Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, khususnya pilar pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan konservasi bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang telah direncanakan sejak tahun 2014.

Pembangunan sarpras TWA Kawah Ijen, menurutnya tidak menganggu kenyamanan wisatawan. Selain itu, pembangunan fisik tersebut tidak merubah bentang alam dan tidak menganggu satwa yang dilindungi.

“Terkait dengan penolakan pemerhati lingkungan dan beberapa pendapat anggota DPRD terkait pembangunan sarpras di bibir kawah Ijen, akan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan hidup dan pembangunan tetap dilanjutkan,” ungkap Ayu Dewi Utari.

Setelah mendengar alasan penolakan pembangunan sarpras TWA Kawah Ijen dari pemerhati lingkungan, serta penjelasan dari pihak BKSDA, Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta kepada BKSDA agar menunda pembangunan fisik di bibir kawah Ijen tersebut.

“Kondisi puncak Ijen untuk pembangunan sangat berbahaya, karena hawa belerang dan tingkat keasamannya sangat tinggi, dampaknya bangunan mudah rapuh,” jelas Salimi.

Komisi IV menghimbau agar pembangunan sarana prasarana di TWA Kawah Ijen, diganti dengan bahan alami seperti kayu. Pihaknya berencana akan melakukan tinjau lapang untuk melihat kondisi di lapangan.

Reporter : Hariyadi

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *