Selasa, November 24, 2020
Beranda PERISTIWA HUKUM Komnas Ham Anak, Pilihlah Kepala Daerah yang Peduli Pemenuhan Hak Anak

Komnas Ham Anak, Pilihlah Kepala Daerah yang Peduli Pemenuhan Hak Anak

Press Release

REPORTERrd/*

KABAR RAKYAT – Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta menghimbau seluruh lapisan masyarakat memilih kepala daerah baru yang cerdas dan tegas serta energik dan kreatif guna menciptakan terobosan terhadap kesiapan dalam mengantisioasi dan menanggulangi musibah dan wabah.

Itu ditegaskan Dhony Fajar, Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta, dalam release dikirimkan ke redaksi, baru ini (20/11), menyikapi Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar tengah pandemi Covid-19, pada 9 Desember mendatang.

Diharapkan Komnas Ham Anak, kata Dhony, Bupati dan Walikota yang terpilih nanti berani menerbitkan Perbup atau Perwali tentang Alokasi Dana Desa untuk membentuk Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).

Pasalnya, hingga saat ini yang terjadi hampir semua Kepala Desa (Kades) yang terpilih tidak ada satupun yang mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, entah mungkin karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perundang-undangan dan juga aturan dibawahnya terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Baca :

“Bagaimanapun juga kita tidak bisa menyalahkan 100 persen Kepala Desa yang masih setengah hati dalam melindungi hak anak yang notabene juga sebagai bagian dari warga desa yang tidak terpisahkan,” terang Dhony Fajar, juga Ketua Kongres Advokat Indonesia Kota Surakarta.

Minimnya dukungan SDM di dalam lingkungan Kantor Desa, Kepala Desa butuh Role Model yang mampu dijadikan pegangan dalam membuat Perdes (Peraturan Desa) terkait alokasi Dana Desa untuk pembentukan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD).

Hal ini role model yang paling efektif adalah Bupati/ Walikota dengan kebijakan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang tertuang di dalam Peraturan Bupati (PerBup) atau Peraturan Walikota (Perwali).

Merujuk pada hierarki Peraturan Perundang-undangan, Perbup maupun Perwali yang terkait tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dapat diterbitkan atas dasar memperhatikan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015.

Jika pengurusan hak milik atas tanah yang menjadi program Pemerintah Pusat (PTSL), Para Bupati/ Walikota yang berkenan untuk menerbitkan Perbup/ Perwali dengan tujuan agar Kepala Desa dapat bekerja secara efektif dan efisien, tanpa dihantui oleh kesalahan yang tidak disengaja yang sifatnya administrative namun berdampak sanksi Pidana.

“Maka, berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan bagi Bupati dan Walikota untuk tidak membuat kebijakan tegas yang memerintahkan Kepala Desa untuk menerbitkan PerDes terkait alokasi Dana Desa yang sebagian untuk program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak,” tegas Dhony Fajar, di Kantor Pusat Advokasi dan Kajian Hukum KALIMASADA yang beralamat di gunungpati, Semarang.

Jika pemimpin memiliki kepedulian terhadap masa depan Bangsa ini, pastilah akan berjuang dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, karena anak adalah generasi penerus, apapun resiko yang akan dihadapi.

Lalu adakah Calon Pemimpin yang saat ini tengah berada di atas panggung untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2020 yang menjadikan Hak Anak sebagai program prioritas yang ditawarkan ke masyakarat, walaupun anak belum memiliki hak untuk memilih Kepala Daerahnya, pungkas Dhony Fajar.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca