Korupsi Bahaya Bagi Kelangsungan Hidup Dan Pemerintahan

  • Whatsapp
Rudi Latif
Rudi Latif

KabarRakyat.ID – Setiap tahun, pada tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Sudah sepatutnya sebagai masyarakat sadar dan ikut bergerak melawan korupsi.

Seperti diketahui bersama bahwa korupsi merupakan kejahatan sosial, politik dan ekonomi yang kompleks dan terjadi di semua negara. Korupsi merongrong penegakan demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan.

Read More

Menurut Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banyuwangi, Rudy Hartono Latif mengungkapkan, memang sudah sepatutnya masyarakat ikut andil melawan dan mencegah terjadinya tindak korupsi. Karena saat ini di tingkat desa-pun sering terjadi penyelewengan dan perbuatan yang mengarah pada tindakan korupsi.

Berbagai upaya dilakukan guna menyelamatkan desa dari tindak korupsi. Salah satunya dengan terus menerus melakukan belajar bersama Asosiasi BPD lainnya dalam gesah desa, dan berbagai upaya lainnya.

“Karena tidak mungkin desa bersih dari perilaku korupsi jika fungsi BPD tidak berjalan efektif sesuai peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya,” kata Rudy melalui pesan WhatsAppnya, Senin (9/12/2019).

Rudy menyebutkan, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

“Ikhtiar mewujudkan desa yang bersih dari korupsi itu harus mengedepankan preventif. Yaitu, taat regulasi sejak tahap perencanaan,” tuturnya

Pengawasan di tingkat desa juga dilakukan agar dapat mewujudkan desa yang bersih, transparan dan demokratis seperti yang sudah diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Perda Banyuwangi Nomor 2 tahun 2017 tentang BPD.

Meski demikian pihaknya juga menyayangkan beberapa hal mengenai pembentukan BPD yang mayoritas sejak proses pemilihannya asal-asalan dan tidak sesuai regulasi dan mengakibatkan beberapa anggota BPD lemah dalam penguasan regulasi dan motivasi.

Selain itu, mayoritas pemerintahan desa masih belum menghormati pelaksanaan tugas BPD. Pemerintah Daerah masih asal-asalan yang penting dana desa cepat cair tanpa memandang proses perencanaan yang seharusnya dikawal agar regulatif.

Bahkan, menurutnya, aparat penegak hukum patut diduga kurang pro aktif menegakkan hukum seadil-adilnya. Banyak sekali kasus korupsi pungli program PTSL yang selama ini sudah menjadi konsumsi publik, ADD, Dana Desa, Tanah Kas Desa, pemalsuan dokumen-dokumen perencanaan, dan berbagai lainnya. Namun minim yang hingga mendapatkan sanksi hukum.

Reporter : Fattahur

Editor : Rony DE

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *