KPU Menilai Pokok Permohonan Calon Bunda Satiyem-Sunariyanto Tidak Jelas

  • Whatsapp
PSX_20200308_133128

 

KabarRakyat – Sidang musyawarah penyelesaian sengketa antara Bapaslon perseorangan, Satiyem-Sunaryanto dengan KPU kembali digelar Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Read More

banner 645x400

Dalam sidang tersebut, Komisoner KPU menilai pokok permohonan dari pemohon tidak jelas, termasuk dasar hukum yang digunakan.

Usai sidang musyawarah penyelesai sengketa, Komisioner KPU Banyuwangi, Dian Mardiyanto menyampaikan, permohonan dari Bapaslon, Satiyem-Sunaryanto tidak jelas, apa yang dituduhkan maupun disangkahkan kepada KPU.

“ Pokok permohonan dari pemohon, sebenarnya KPU menilai itu tidak jelas, apa yang disangkahkan, apa yang dituduhkan, juga termasuk dasar hukum yang dipakai , “ ucap Dian Mardiyanto saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, Sabtu (07/03/2020).

Dijelaskan oleh Dian, pada intinya dalam proses penyerahan berkas syarat dukungan Bapaslon jalur perseorangan, KPU tetap mengunakan prosedur yang telah ditetapkan.

Bahwa pada saat penyerahan syarat dukungan harus melampirkan 3 (tiga) dokumen yakni formulir B 1 KWK Perseorangan, Formulir B 1.1 KWK Perseorangan dan formulir B 2 KWK Perseorangan.

“ Dari tiga formulir tersebut, seluruh angka yang tertera harus sesuai, kalau ada salah satu yang tidak sesuai maka ada beberapa prosedur yang harus diambil , “ jelas Dian Mardiyanto.

Namun yang terjadi saat penyerahan syarat dukungan, kata Dian, ada ketidak sesuaian pada formulir B 1 KWK, setelah dihitung jumlahnya hanya 63 ribu dukungan dan formulir B 1.1 KWK hanya terhitung 20 ribuan.

Padahal dalam syarat ketentuan yang telah ditetapkan KPU Banyuwangi. Bapaslon jalur perseorangan harus menyerahkan syarat dukungan sebanyak 85.643 dukungan yang tersebar minimal di 13 kecamatan di Banyuwangi.

“ Jadi apa yang disangkahkan Bunda Ratu Satiyem, kami melakukan pengurangan angka-angka saat penghitungan syarat dukungan itu tidak benar , “ ungkap Dian Mardiyanto.

Sangkaan pemohon yang berulangkali disampaikan bahwa KPU Banyuwangi telah mengubah cara penghitungan syarat dukungan, juga tidak mendasar.

Cara penghitungan yang disebutkan oleh pemohon yakni open scoring board hanya dipergunakan saat pungut hitung saat penghitungan suara Pemilu.

“ Penghitungan jumlah syarat dukungan dan sebarannya bagi Bapaslon perseorangan itu diatur oleh PKPU tersendiri yakni PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang pencalonan , “ jelasnya.

Kemudian terkait adanya tumpang tindih dasar hukum, seperti yang disampaikan oleh pemohon. KPU menjawab bahwa pemilihan secara leg specialist telah diatur oleh Undang-Undang tentang pemilihan yang telah diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “ Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan secara demokratis“.

“ Untuk mengatur itu,DPR bersama Pemerintah membentuk Undang-Undang tentang pemilihan, yang terakhir UU No. 10 tahun 2016 yang secara tegas dijelaskan, terkait dengan tata cara dan mekanisme untuk verifikasi syarat calon perseorangan itu diatur oleh Peraturan KPU , “ ungkapnya.

Sehingga telah jelas Undang-Undang memberikan wewenang atau mandat kepada KPU untuk mengatur segala macam prosedur, tata cara dan mekanisme.

“ Jadi aturan itu tidak dibuat-buat sendiri oleh KPU Banyuwangi , “ tegasnya.

Dian Mardiyanto menambahkan, ada satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dasar yang dipergunakan oleh pemohon dalam penyelesaian sengketa ini tidak mempunyai legal standing.

Karena penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang itu bisa terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Dan peserta pemilihan berdasarkan Peraturan Perundangan lainnya adalah pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Jadi intinya , pasangan calon yang bisa mengajukan sengketa adalah pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU, dan semua sudah tahu tahapan untuk pendaftaran baru dilaksanakan pada bulan Juni mendatang, sedangkan proses kemarin adalah penyerahan syarat dukungan untuk mengetahui pasangan calon itu memenuhi syarat atau tidak untuk melakukan pendaftaran.

“ Secara otomatis, secara legal formal, legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa itu tidak ada , “ pungkasnya.

Menanggap tanggapan KPU, Satiyem mengatakan, hal yang biasa perekayasa berusaha berlindung dengan memutar balik bahasa Undang-Undang. Berbeda dengan pihaknya yang persis berlindung pada Undang-Undang dan tidak merekayasa bahasa hukum.

“ Kita tahu kemana arah mereka, yang namanya kecurangan mau ditutupi dengan hukum apapun tetap curang, ada titik-titik yang sengaja tidak dibahas dalam jawaban termohon. Tetapi kita punya bukti, saksi dan ada hukum yang menaungi,“ ucap Satiyem.

Bahasa KPU yang memperbolehkan membuat aturan sendiri oleh pihaknya dianggap telah menabrak Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia.

“ Ini ngak boleh dilanggar, mau membuat aturan apapun hirarki ini ngak boleh dilanggar, negara kita ini negara hukum , “ tegasnya.

Diakhir wawancaranya , Satiyem tetap optimis Bawaslu akan meloloskan permohonanya. Tinggal melihat sidang pembuktian dan kesimpulan yang akan digelar secara bertahap oleh Bawaslu Banyuwangi.

“ Kalau Bawaslu prinsipnya pada hukum, besoklah dilihat pada saat pembuktian, nanti akan terlihat semuanya dan pada kesimpulan akan kita beber semuanya , “ pungkasnya.

Reporter: Hariyadi

Editor: Choiri

Related posts

banner 645x400
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *