KPU Probolinggo Mulai Was-Was Isu Gerakan People Power

223 views
KPU Kabupaten Probolinggo

Foto : Ketua KPU Probolinggo Lukman Hakim  merespon gerakan People Power. 

KABARRAKYAT.ID – KPU Kabupaten Probolinggo mulai was-was adanya gerakan menggagalkan hasil Pemilu 2019. Sikap itu ditunjukan dengan menyerukan kepada masyarakat bahwa ” Peopel Power” yang disebar luaskan pihak – pihak kubu Prabowo tidak usah direspon berlebihan.

Aksi People Power yang viral dimedia sosial di suarakan oleh Habib Riziq ketua FPI, Tokoh Muhamadiyah Amien Rais, Eggi Sudjana politikus Partai PAN dan Ustad Bachatiar mulai mendapat respon di daerah. Komisi Pemilihan Umum dinilai menghasilkan Pemilu yang cacat dan curang oleh kelompok pengusung Paslon nomor 02.

Meski tidak terang-terangan gerakan dukungan People Power di Kabupaten Probolinggo nampaknya terindikasi ada. Seruan memblokade kantor KPU, Banwaslu pada saat proses akhir rekapitulasi tingkat nasional tanggal 22 Mei 2019 menjadi ancaman tersendiri. Sekenario blokade KPU dan Banwaslu sangat mungkin terjadi di daerah untuk menganolir hasil Pemilu 2019.

Terkait isu People Power KPU kabupaten Probolinggo nampaknya mulai was-was aksi itu juga terjadi di daerah. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim kepada wartawan di ruang kerjanya memyerukan masyarakat Probolinggo tidak terprovokasi ajakan mengepung kantor KPU dan Banwaslu.

“Pemilu 17 April lalu sudah sesuai mekanisme. Penyelanggaraan Pemilu telah menghabiskan banyak ernergi dan sukses baik dari segi penyelenggaraan maupun tingkat partisipasi masyarakat. Tindak sedikit ada keberatan atas hasil perhitungan suara namun, mampu kita selesaikan dihadapan para saksi baik di tingkat PPS maupun PPK. Ketika di KPU persoalan rekapitulasi sudah clear disini,” kata Lukman Hakim.

Masih kata Lukman, ajakan People power merupakan isu terpanas sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia. Dan membuat KPU dan Banwaslu di daerah mulai keringat dingin menyikapinya.

“Tahapan Pemilu sudah kami lalui sesuai UU pemilu, peraturan KPU secara umum pelaksanaan hasl Pemilu sudah disepakati oleh saksi-saksi baik Pilpres, Pileg peserta Pemilu. Ketika ada indikasi kecurangan ada mekanisme untuk penyelesaikan melalui koridor UU/peraturan KPU. Tidak serta merta menolak secara keseluruhan dan meminta KPU menganolir hasil Pemilu. Aksi people power tidak perlu direspon secara berlebihan”, tungkasnya.

Ditanya soal kemungkinan dukungan people power akan terjadi di kabupaten Probolinggo Lukman Hakim enggak menyebut secara terbuka. Namun indikasi dukungan gerakan People Power patut diwaspadai, ungkapnya.

“Soal gerakan People Power aparat keamanan yang lebih tahu kemungkinan itu”, tutup Lukman, Rabu (15/5/2019).

Terkait mobilisasi gerakan People Power yang gencar digaungkan oleh kelompok Paslon nomor urut 02, juga membuat gerah aparat keamanan. Antisipasi terus dilakukan oleh TNI/Polri melalui pendekatan ke sejumlah Tokoh agama, tokoh ormas, pimpinan Partai Politik untuk tidak larut dalam ajakan “People Power”.

” Polres terus melakukan antisipasi, terus melakukan komunikasi dg tokoh lintas agama, ormas, partai politik untuk tdk terseret kepada tindakan inskonstitusi. Pengaman KPU dan Banwaslu akan ditingkatan sesuai dinamika yang berkembamg di lapangan”, kata Kapolres Probolinggo AKBP. Eddwi Kurniyanto, Rabu(15/5/2019).

Terkait Pemilu yang menyisakan persoalan Kapolres Probolinggo menegaskan agar Banwaslu mengambil tindakan sesuai mekanisme dan memproses semua laporan pengaduan yang sudah dilengkapi alat bukti pelanggaran.

“Jika ada ketidakpuasan hasil pemilu tentu masih ada ruang di Banwaslu untuk menyelesaikan sengketa pemilu bahkan bisa ditingkatkan ke MK. Tidak perlu harus turun ke jalan manfaatkan bulan ramadhan untuk melakukan intropeksi”, tandas AKBP. Eddwi Kurniyanto.

Reporter : Richard

Editor : Choiri

#KPU Probolinggo was-was Gerakan people power #People power #KPU #Ancaman People power di daerah #Polres Probolinggo

Author: 
    author

    Related Post

    banner 800x600)

    Leave a reply