Monday, October 26, 2020
Home JATIM BANYUWANGI KPU Sosialisasi PKPU Pilkada Serentak di Masa Bencana Non Alam

KPU Sosialisasi PKPU Pilkada Serentak di Masa Bencana Non Alam

REPORTERHariyadi
- Advertisement -

KABAR RAKYAT – KPU Kabupaten Banyuwangi menggelar sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Pandemi COVID-19, di Hotel Kokoon pada hari, Jum’at (18/9).

Peraturan dimaksud adalah Peraturan KPU No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Komisioner Bawaslu, Hasyim Wahid, Kepala Bakesbangpol, Abdul Aziz Hamidi, Perwakilan Polresta, Perwakilan Kodim 0825, Perwakilan Lanal, perwakilan partai politik serta tim Pemenangan Bapaslon.

Baca : KPU Umumkan DPS Pilkada Banyuwangi 1.309.839 Jiwa, Siapa Belum Terdaftar?

Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraini dalam sambutan pembuka menyampaikan, poin penting dalam PKPU No. 10 Tahun 2020 adalah prinsip pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 yang wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Lanjutnya, memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Kesehatan dan keselamatan dalam pemilihan itu menjadi yang utama. Ini bukan hanya tugas penyelenggara pemilihan, KPU dan Bawaslu menyikapi PKPU 10, tetapi juga tugas Bapaslon, tim kampanye, massa pendukung serta media,“ ucap Dwi Anggraini.

Baca : Menko Luhut Rakor Penanganan COVID-19 Jatim dan Jateng

Sementara Komisioner KPU Jawa Timur, Arbayanto menjelaskan, rapat terbuka atau kampanye Pilkada di masa pandemi COVID-19 masih boleh dilaksanakan karena telah diatur dalam Undang-Undang.

Namun dalam setiap pelaksanaan kampanye harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

“Prinsipnya tahapan kampanye itu, metodenya diatur dalam Undang-Undang, sehingga KPU mengunakan regulasi PKPU sekalipun, tentu tidak bisa menghapuskan hak peserta dalam proses kampanye,“ ucap Arbayanto.

Baca : MPM Honda Jatim Ajak 300 Konsumen Ikuti Virtual Tour De MPM

Dalam tahapan kampanye, KPU diharuskan membuat pengaturan untuk memastikan bahwa disetiap metode-metode kampanye telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Setiap kampanye yang bersifat terbuka, jumlah peserta hadir dibatasi 100 orang saja.

Sedangkan untuk kegiatan pertemuan tatap muka, dialog, yang digelar diruang tertutup, jumlah peserta yang hadir dibatasi sebanyak 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter.

“Sanksi pelanggaran protokol kesehatan, diserahkan ke teman-teman Bawaslu dengan di adopsinya protokol kesehatan di dalam PKPU No.6 Tahun 2020 dan PKPU No.10 tahun 2020. Pelanggar protokol kesehatan COVID-19 bisa dianggap pelanggaran administrasi pemilihan,“ jelasnya.

Baca : Pansus P4GNPN dan Ekekutif Sepakati Tes Narkotika Berlaku Lulusan SD Mendaftar SMP

Selanjutnya untuk penyediaan Alat Peraga kampanye (APK) dan Bahan Kampanye akan difasilitasi oleh KPU. Tetapi untuk pemasangan dan perawatan diserahkan kepada tim kampanye masing-masing Bapaslon.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca